DPR Dukung Tak Ada Sweeping Rumah Makan

JAKARTA - Senayan mendukung imbauan Kementerian Agama (Kemenag) melarang praktik sweeping atau operasi penertiban rumah makan selama bulan suci Ramadan. Karena selama bulan puasa seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat toleransi dan pengendalian diri.

 

Anggota Komisi VIII DPR An’im Falachuddin mengatakan, Ramadan adalah bulan untuk menata diri dan menjaga harmoni sosial. "Jangan sampai semangat ibadah justru berubah menjadi tindakan yang membuat orang lain tertekan," ujar An’im dalam keterangannya, kemarin.

 

An’im menjelaskan, esensi utama puasa bukan sekadar menahan lapar dan haus, melainkan menahan diri dari sikap yang memicu konflik atau tekanan sosial. Sehingga aksi sweeping oleh kelompok tertentu tidak mencerminkan nilai kedamaian Ramadan.

 

Ia mengingatkan, Indonesia merupakan negara majemuk dan perlunya menghormati hak warga negara yang tidak berpuasa, baik karena perbedaan keyakinan maupun kondisi kesehatan. "Kita harus saling menghargai," imbau politikus PKB ini.

 

Dia bilang, saudara yang nonmuslim atau yang berhalangan puasa memiliki hak dan kebutuhan untuk beraktivitas secara wajar, termasuk makan di siang hari. "Mereka adalah bagian masyarakat yang harus dilindungi," tegasnya.

 

Selain itu, An’im menilai menjaga ketertiban selama bulan suci merupakan tanggung jawab bersama. Namun, upaya tersebut harus dilakukan melalui pendekatan edukatif dan dialog, bukan pemaksaan.

 

Ia berharap, Ramadan tahun ini menjadi ruang pembelajaran moral untuk mempererat persaudaraan di tengah keberagaman, bukan justru memicu ketegangan antarwarga. "Mari jaga bulan suci ini dengan kedewasaan dan ketenangan. Ramadan harus memperkuat persatuan," tegasnya.

 

Senada, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (Waketum MUI) Cholil Nafis mendukung larangan aksi sweeping selama bulan Ramadan. Sebab aksi kelompok masyarakat terhadap warung makan yang buka di siang hari selama bulan puasa itu ilegal.

 

"Saya tidak setuju adanya sweeping di bulan Ramadan. Karena dia bukan penegak hukum," kata Cholil dalam keterangannya, Rabu (18/2/2026).

 

Cholil mengingatkan, menjaga ketertiban adalah wewenang aparat dan bukan aksi sepihak. Sehingga dirinya mengajak semua pihak saling menghormati yang berpuasa maupun tidak harus fokus memperbaiki diri, bukan mencari kesalahan orang lain. Pemerintah Daerah (Pemda) perlu mengatur warung makan agar tetap menjaga kondusivitas dan kekhusyukan selama bulan Ramadan.

 

Sementara, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi'i melarang aksi razia atau sweeping rumah makan selama bulan Ramadan. Hal ini penting sebagai upaya menjaga harmoni dan saling menghormati antarpemeluk agama.

 

"Enggak ada sweeping-sweeping. Itulah bentuk penghormatan kita selain kita yang berpuasa, masih ada saudara kita yang tidak berpuasa," kata Syafi'i di Jakarta, Rabu (18/2/2026).

 

Syafi'i menekankan pentingnya membangun koridor kebersamaan dan suasana saling menghormati agar perbedaan tidak merusak persatuan bangsa.

 

Ia berharap, seluruh elemen masyarakat agar menjaga harmoni dan persatuan selama bulan Ramadan dengan mengedepankan sikap saling menghormati, baik bagi yang berpuasa maupun yang tidak. Namun, penghormatan harus berjalan dua arah.

 

"Kita yang berpuasa ini harus menyadari juga, tidak semua orang berpuasa. Masih memungkinkan ada fasilitas yang bisa dinikmati oleh mereka yang tidak puasa," kata politikus Gerindra ini.

 

Ia menilai, tidak adil apabila karena sebagian masyarakat berpuasa, lalu semua orang harus dipaksa merasakan hal yang sama. Karena yang tidak puasa karena keyakinan berbeda tetap bisa makan dan minum. "Ini harus dipertimbangkan dalam membangun kebersamaan," jelasnya.

 

Terkait kemungkinan edaran dari Kemenag soal larangan sweeping, Syafi'i menjelaskan, urusan keamanan bukan menjadi kewenangan lembaganya. Karena ada institusi lain yang lebih berwenang untuk menerbitkan surat edaran tersebut. "Kita melihat suasana hari ini semakin kondusif. Insya Allah seterusnya," pungkas dia.