TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

Indeks

Dewan Pers SinPo

Prabowo-Imin Mau Resmikan Sekber, KIB Mulai Bahas Capres Di Makassar

Banteng Telat Panas

Laporan: AY
Jumat, 28 Oktober 2022 | 10:11 WIB
Menhan Prabowo Subianto. (Ist)
Menhan Prabowo Subianto. (Ist)

JAKARTA - Beragam langkah dan siasat dilakukan partai menghadapi Pilpres 2024. Koalisi Gerindra-PKB dalam waktu dekat mau meresmikan sekretariat bersama (Sekber). Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuk Golkar-PAN-PPP mulai bersiap bahas capres di Makassar.

Poros NasDem-Demokrat-PKS mengklaim sudah hampir final menentukan cawapres bagi Anies Baswedan. Bagaimana dengan PDIP? Partai berlambang Banteng ini terlihat sangat lambat panasnya.

Pelaksanaan Pilpres 2024 memang masih lama, masih sekitar 2 tahun lagi. Saat ini, proses pemilu yang dilakukan KPU juga baru tahap verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu. Sedangkan pendaftaran capres-cawapres, baru akan dibuka KPU, awal September tahun depan.

Namun, dinamika politik yang terjadi belakangan ini, sudah mulai panas. Di luar PDIP, semua parpol sudah membentuk koalisi guna menghadapi Pilpres 2024.

Sejauh ini, ada 3 poros koalisi yang sudah dan bakal terbentuk. Yakni KIB, Gerindra-PKB dan poros koalisi NasDem-Demokrat-PKS.

Koalisi yang sudah terbentuk itu, juga sudah tidak lagi berbicara soal visi dan misi, tapi mulai fokus pada pencapresan. KIB sebagai koalisi yang pertama deklarasi, kini mulai serius membahas soal pencapresan.

Sekjen Partai Golkar, Lodewijk F Paulus menuturkan, KIB tengah bersiap menggodok nama-nama capres-cawapres yang akan diusung di Pilpres 2024.

"Pembahasan calon presiden akan dibahas dengan PPP sebagai tuan rumah di Makassar, rencana tanggal 6 November," kata Lodewijk di Bandar Lampung, kemarin.

Menurut Wakil Ketua DPR itu, pihaknya sudah mendengar pidato Presiden Jokowi agar jangan lama-lama menentukan capres. Menurutnya hal ini menggambarkan dukungan dari Jokowi untuk KIB.

Namun, soal waktu pengumuman capres, ditegaskan Lodewijk, partainya tak ingin buru-buru. Menurutnya, KIB masih punya waktu yang panjang untuk melihat perkembangan peta politik nasional.

"Kita lihat perkembangan walaupun sudah ada warning dari Pak Jokowi untuk segera tapi ada pesan juga, tolong hati-hati," tegasnya.

Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang digagas Gerindra dan PKB sudah melangkah pada persiapan pemenangan untuk Pilpres 2024. Keseriusan ini dengan ditandai akan dibentuknya Sekber Gerindra-PKB.

Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, sebelum pembentukan itu, Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar akan melakukan pertemuan terlebih dahulu.

Pertemuan dua bos parpol itu rencananya akan berlangsung di bilangan Jakarta Pusat pada pekan ini. Dalam pertemuan Prabowo-Imin itulah, kata Dasco, akan diresmikan juga kantor Sekber bagi Gerindra-PKB.

"Jadi kita akan resmikan Sekretariat Bersama Gerindra-PKB dalam waktu dekat. Agendanya dirancang tanggal 30 Oktober. Pak Prabowo dan Pak Muhaimin rencananya hadir," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Menurut Dasco, agenda tersebut bertepatan dengan acara internal PKB.

"Jelang peresmian sekber tanggal 30 Oktober itu ada acara yang diselenggarakan oleh PKB. Jelang itu ada acara, Pak Prabowo akan datang," ujarnya.

Bagaimana dengan PDIP? Hingga saat ini, PDIP justru masih alergi bila ngomongin siapa capres yang bakal diusung di Pilpres mendatang. Banteng justru lagi kencang-kencangnya menegakan ideologi partai kepada setiap kader.

Para kader yang mbalelo dengan mencuri start ngomongin soal dukung-mendukung capres, langsung mendapat sanksi.

Pertama, sanksi berupa teguran kepada Dewan Kolonel yang dibentuk anggota DPR PDIP untuk mempromosikan Puan Maharani. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto bahkan sudah mengirim surat peringatan kepada para loyalis Puan untuk berhenti berbicara soal pencapresan.

Tak hanya ke loyalis Puan, banteng juga galak pada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo beserta loyalisnya. Ganjar yang namanya kerap merajai survei capres di beberapa lembaga survei itu sudah dipanggil DPP PDIP terkait pernyataannya soal siap nyapres. Buntutnya, Ganjar mendapatkan sanksi berupa teguran lisan.

Sanksi lebih keras dijatuhkan banteng kepada eks Wali Kota Solo, FX Hari Rudyatmo. Ketua DPC PDIP Solo itu mendapat peringatan terakhir soal sepak terjangnya yang terang-terangan mendukung Ganjar di Pilpres 2024.

Padahal urusan capres-cawapres, merupakan hak prerogatif Megawati Soekarno Putri yang hingga kini belum diumumkan.

"Kongres kelima PDIP telah menetapkan partai ini sebagai partai pelopor. Partai pelopor itu partai yang berdisiplin dalam teori, ideologi sebagai hal paling penting dan mutlak, disiplin dalam organisasi, menjalankan platform partai, dan gerakan ke bawah," terang Hasto.

Mengutip pernyataan Mega, Hasto mengingatkan kepada seluruh anggota dan kader partai untuk membangun kesabaran revolusioner, termasuk urusan capres-cawapres.

"Saat ini skala prioritas bagi seluruh kader partai adalah turun ke bawah membantu bangsa Indonesia menghadapi berbagai persoalan yang ada," papar dia.

Kendati demikian, dia juga teringat dengan pesan Jokowi agar parpol tidak terlalu lama mengumumkan capresnya. Setidaknya tidak mendekati masa pendaftaran capres-cawapres ke KPU pada Oktober 2023.

"Persoalan capres dan cawapres itu nanti tiba momentumnya. Dan Pak Jokowi pun berpesan jangan lama-lama, maksudnya jangan mendekati Oktober," tegas Hasto.

Kenapa banteng begitu anteng urusan capres? Pengamat politik dari Saiful Mujani Research and Consulting, Saidiman Ahmad berpendapat,  gerak PDIP dibanding dengan KIR dan KIB memang berbeda.

"Saya melihat PDIP juga bergerak, tapi dengan gerakan yang berbeda atau tidak konvensional," papar Saidiman, saat dikonfirmasi Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Group) kemarin.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menganggap wajar kalau PDIP masih anteng. Sebab, PDIP sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden 20 persen. Bisa maju sendiri tanpa berharap ada partai yang mengajak koalisi.

"PDIP juga memiliki tokoh potensial yang akan diusung. Itulah sebabnya PDIP tidak punya alasan untuk tergesa-gesa membuat koalisi," pungkasnya.

Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
sinpo
sinpo
sinpo