Pengusaha Dan Pengembang Didorong Implementasikan Program EPR

TANGERANG - Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, Intan Nurul Hikmah, mendorong para pengusaha dan pengembang untuk mengimplementasikan program Extended Producer Responsibility (EPR). Di mana pihak produsen ikut bertanggung jawab langsung terhadap proses pengelolaan sampah atas produk-produk yang telah dihasilkan.

 

Hal tersebut disampaikan Wabup Intan saat menghadiri peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) di Aula PT. Paragon Technology and Inovation, Rabu (25/2).

 

?Saya tekankan khusus kepada para pengusaha dan pengembang kawasan perumahan yang hadir pada hari ini (kemarin,red), saudara-saudara memiliki tanggung jawab, baik secara hukum maupun moral terhadap Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang telah mengatur bahwa setiap kawasan wajib menyelenggarakan pengelolaan sampah secara sistematis, menyeluruh dan berkelanjutan,? ucapnya.

 

Ia juga menegaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang akan terus memajukan implementasi program kebijakan EPR secara nyata dan mengeluasinya secara berkala, sehingga beban dan tanggung jawab penanganan sampah itu benar-benar berjalan dari sumber sampai hilir untuk masa depan lingkungan, kesehatan masyarakat dan generasi yang akan datang.

 

?Kita tidak bisa lagi membiarkan beban sampah hanya ditanggung oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Tanggung jawab kita harus mulai dari hulu. Kami akan terus memperkuat pembinaan pengawasan serta evaluasi secara berkala. Kepatuhan terhadap regulasi bukan lagi pilihan melainkan kewajiban,? tegasnya.

 

Dia menyebut, penanganan sampah merupakan pekerjaan dan tanggung jawab bersama. Sinergi dan kolaborasi dari pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat harus terus dikuatkan dan diberdayakan.

 

?Mari kita jadikan momentum HPSN Tahun 2026 sebagai titik tolak perubahan nyata. Bukan sekadar seremoni, tetapi awal dari komitmen yang terukur, konsisten dan berkelanjutan untuk penanganan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Tangerang,? ujarnya.

 

Sementara Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, Budi Khumaedi mengatakan, HPSN merupakan momentum penting untuk menguatkan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola persampahan dan lingkungan hidup yang lebih baik.

 

?Melalui kegiatan tersebut, kami berharap seluruh pemangku kepentingan memahami substansi regulasi sekaligus mampu mengimplementasikan secara konsisten dan bertanggung jawab,? ungkapnya.

 

Apalagi, lanjutnya, dunia usaha memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mendorong inovasi efisiensi sumber daya serta penerapan prinsip industri hijau yang berorientasi pada keberlanjutan. Permasalahan sampah dan degradasi lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata tetapi juga dunia usaha, pengembang dan seluruh lapisan masyarakat.