Pasar Kramat Jati Mau Kelola Sampah Mandiri
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendukung penuh rencana Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya akan membangun sistem pengelolaan sampah mandiri di Pasar Induk Kramat Jati. Sebab, sampah pasar ini memberikan beban berat Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
Sampai saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih mengandalkan TPST Bantargebang sebagai tempat penimbunan sampah.
Imbasnya, TPST Bantargebang berada dalam kondisi kritis, dengan timbunan sampah mencapai 55 juta ton per Desember 2025. Sudah mendekati kapasitas maksimal, sekitar 70 juta ton atau setara 80 persen.
Dengan rata-rata kiriman sampah 7.800 ton per hari dari Jakarta, sisa ruang pembuangan diperkirakan menipis dan berisiko penuh dalam beberapa tahun ke depan.
Untuk mengurangi beban TPST Bantargebang, Perumda Pasar Jaya bakal membangun sistem pengelolaan sampah mandiri di Pasar Induk Kramat Jati, yang merupakan pengirim sampah signifikan.
Komisi B DPRD DKI Jakarta mengingatkan, agar Pasar Jaya mewujudkan rencana tersebut. Sehingga, rencana tersebut tidak sebatas wacana.
Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh mengatakan, persoalan sampah pasar menjadi perhatian serius karena menyangkut kebersihan lingkungan, kesehatan masyarakat, hingga stabilitas harga kebutuhan pokok.
“Kami mendukung pengelolaan sampah mandiri. Beban di Bantargebang sudah sangat besar dan armada sangat banyak, sehingga antreannya panjang sekali,” kata Nova di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2026).
Total sampah dari seluruh pasar di Jakarta mencapai sekitar 500 ton per hari. Dari jumlah itu, sekitar 200 ton berasal dari Pasar Induk Kramat Jati. Bahkan, volumenya bisa meningkat saat Ramadan dan musim panen.
Nova menjelaskan, berdasarkan peninjauan lapangan, pengelolaan sampah di Pasar Induk Kramat Jati masih perlu pembenahan.
Keterbatasan armada pengangkut sampah, menurutnya, juga kerap memicu penumpukan.
“Jika kebutuhan armada 15 sampai 17 unit per hari tidak terpenuhi, penumpukan akan terus berulang,” jelas politisi Partai NasDem ini.
Karena itu, menurut Nova, Komisi B ingin memastikan konsep dan sistem pengelolaan sampah benar-benar berjalan optimal.
Terlebih, sebelumnya ada teguran dari Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI terkait persoalan sampah dan pelaksanaan Peraturan Gubernur (Pergub). “Ini harus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan,” tegas Nova.
Sebelumnya, Perumda Pasar Jaya memaparkan rencana membangun fasilitas pengolahan sampah, termasuk insinerator atau mesin pembakaran bersuhu tinggi, serta sistem pengolahan sampah berbasis pupuk. Selain itu, ada pula rencana pengurangan retribusi dan penambahan armada pengangkut sampah.
Namun, Nova mengingatkan, agar pembangunan insinerator tidak menimbulkan dampak negatif bagi pedagang maupun konsumen, mengingat lokasinya berada di tengah aktivitas pasar.
Nova meminta Dinas LH DKI melakukan supervisi ketat terhadap kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), terutama terkait residu pembakaran dan potensi pencemaran.
“Kita mengelola 200 ton sampah per hari di Pasar Induk Kramat Jati. Aspek lingkungan harus menjadi perhatian utama. Insinerator jangan sampai berdampak buruk kepada pedagang maupun konsumen di sekitarnya,” ingatnya.
Nova menambahkan, Komisi B berkomitmen terus melakukan pengawasan, agar pengelolaan sampah pasar berjalan efektif, ramah lingkungan, dan tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat sekitar.
Direktur Properti dan Perpasaran Pasar Jaya Raja Malem Tarigan menuturkan, selama ini pengangkutan sampah masih sepenuhnya bergantung pada armada Dinas LH. “Jika kondisi armada seperti itu terus berlangsung, penumpukan bisa kembali terjadi,” ujarnya.
Sebagai langkah jangka panjang, Pasar Jaya menjalin kerja sama dengan Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk menyiapkan sistem pengelolaan sampah mandiri yang ditargetkan berjalan pada 2027.
Menurut Raja, pengelolaan sampah mandiri di Pasar Induk Kramat Jati sangat relevan, karena komposisi sampahnya didominasi sampah organik.
“Komposisi sampah kami, 90 sampai 95 persen organik. Jadi, sangat tepat jika dilakukan pengelolaan sampah mandiri,” pungkasnya.
Olahraga | 2 hari yang lalu
Olahraga | 2 hari yang lalu
Olahraga | 1 hari yang lalu
Pos Banten | 2 hari yang lalu
Olahraga | 2 hari yang lalu
Pos Banten | 2 hari yang lalu
Nasional | 2 hari yang lalu
Nasional | 1 hari yang lalu
TangselCity | 2 hari yang lalu
Nasional | 1 hari yang lalu


