Ancaman Krisis BBM Global Menguat, Purbaya Yudhi Sadewa: Indonesia Harus Siaga

JAKARTA – Sejumlah negara mulai mengambil langkah konkret menghadapi potensi krisis bahan bakar minyak (BBM) akibat konflik berkepanjangan di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Pemerintah Indonesia pun diminta untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk.

 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa ancaman utama bukan pada kenaikan harga energi, melainkan potensi terganggunya pasokan minyak global. “Darurat energi itu terjadi kalau suplai berhenti. Itu yang harus kita waspadai,” ujarnya di Jakarta, Rabu (25/3/2026).

 

Sejumlah negara tetangga telah lebih dulu mengambil langkah antisipatif. Di Filipina, Presiden Ferdinand Marcos Jr. menetapkan status darurat energi nasional melalui Perintah Eksekutif Nomor 110. Kebijakan ini berlaku selama satu tahun dan memungkinkan pemerintah mengendalikan distribusi energi serta kebutuhan pokok lainnya secara terkoordinasi.

 

Sementara itu, Jepang memilih membuka cadangan BBM nasional guna menjaga stabilitas pasokan. Perdana Menteri Sanae Takaichi menyatakan langkah tersebut sebagai bentuk mitigasi atas gangguan rantai pasok global.

 

Dampak krisis mulai terasa di beberapa negara. Di Australia, ratusan SPBU dilaporkan kehabisan stok BBM di sejumlah wilayah seperti Victoria, Queensland, dan New South Wales. Kondisi ini bahkan merembet pada sektor lain, termasuk pupuk dan bahan kimia.

 

Situasi yang lebih serius terjadi di Bangladesh. Kelangkaan BBM memicu antrean panjang di SPBU dan menimbulkan keresahan masyarakat. Asosiasi pemilik SPBU setempat bahkan mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas guna mengendalikan distribusi dan menjaga keamanan.

 

Di dalam negeri, pemerintah memastikan kondisi masih terkendali. Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih cukup kuat menahan tekanan kenaikan harga energi hingga akhir tahun, tanpa perlu penyesuaian dalam waktu dekat.

 

Namun demikian, keputusan strategis tetap akan berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. “Dengan kondisi harga saat ini, APBN masih aman. Tapi kita tetap harus siaga jika situasi memburuk,” kata Purbaya.

 

Pemerintah juga telah menggelar rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto. Rapat tersebut membahas berbagai skenario kebijakan untuk menjaga ketahanan energi nasional.

 

Beberapa langkah yang tengah dikaji antara lain peningkatan produksi batu bara, percepatan konversi pembangkit listrik dari diesel ke tenaga surya, serta penerapan skema kerja fleksibel seperti work from home (WFH) guna menekan konsumsi BBM.

 

Dengan dinamika global yang semakin tidak pasti, pemerintah menegaskan pentingnya kesiapan sejak dini. Pasokan energi menjadi faktor krusial yang harus dijaga agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi nasional.