Penerimaan Pajak Q1 2026 Tembus Rp 394,8 Triliun

JAKARTA — Penerimaan pajak pada Triwulan I 2026 mencapai Rp 394,8 triliun, tumbuh 20,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa peningkatan ini mencerminkan aktivitas ekonomi yang semakin membaik sejak awal tahun.

 

“Pertumbuhan penerimaan pajak ini mengonfirmasi bahwa ekonomi kita sedang mengalami perbaikan,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (6/4).

 

Kenaikan penerimaan pajak terutama didorong oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang tumbuh signifikan sebesar 57,7% (year-on-year) menjadi Rp 155,6 triliun.

 

Selain itu, berbagai komponen Pajak Penghasilan (PPh), termasuk PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PPh 21, PPh Final, PPh 22, dan PPh 26 juga mencatatkan peningkatan.

 

“PPh Orang Pribadi dan PPh 21 tumbuh 15,8%, ini menunjukkan adanya perbaikan aktivitas ekonomi sekaligus peningkatan kinerja administrasi perpajakan,” jelasnya.

 

Purbaya menambahkan, peningkatan penerimaan pajak juga merupakan hasil dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara terintegrasi serta memperkuat regulasi perpajakan yang lebih adil dan memberikan kepastian hukum.

 

Secara keseluruhan, pendapatan negara pada Januari–Maret 2026 mencapai Rp 574,9 triliun atau tumbuh 10,5% secara tahunan.

 

Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp 815,0 triliun, sehingga defisit APBN tercatat Rp 240,1 triliun atau setara 0,93% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

 

Menurut Purbaya, defisit tersebut masih dalam batas wajar karena sejalan dengan percepatan belanja pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi sejak awal tahun.

 

Penyerapan anggaran hingga Triwulan I 2026 telah mencapai 21,2%, lebih tinggi dari rata-rata historis sekitar 17%.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga disiplin fiskal dan memastikan defisit APBN tetap di bawah 3% dari PDB.

 

“Defisit anggaran adalah hal yang normal dan terukur. Kami terus memantau keseimbangan antara pendapatan dan belanja agar tetap terkendali,” tutupnya.