Pansus DPRD Soroti Banjir & Sampah

SETU-DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Panitia Khusus (Pansus) terus lakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2025. Pembahasan yang telah berlangsung dalam dua kali rapat itu mulai mengerucut pada sejumlah persoalan krusial yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.

Sejumlah isu utama yang disorot antara lain persoalan banjir, pengelolaan sampah, hingga serapan anggaran di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Wakil Ketua Pansus LKPJ 2025, Mustopa mengatakan, pembahasan LKPJ tidak hanya melihat angka semata, tetapi juga menilai kualitas kinerja pemerintah sepanjang tahun 2025.

“Semua kita dalami. Ini bukan hanya soal angka, tapi juga kinerja. Bagaimana capaian program, serapan anggaran, hingga kendala di lapangan,” ujar Mustopa, Kamis (23/4). 

Ia menjelaskan, evaluasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kesesuaian program dengan visi-misi RPJMD hingga efektivitas pelaksanaan kegiatan di setiap OPD.

Dalam pembahasan sementara, persoalan banjir menjadi salah satu fokus utama Pansus. Berdasarkan catatan, terdapat sekitar 37 hingga 38 titik banjir yang menjadi perhatian serius DPRD tangsel.

“Kita telusuri satu per satu. Mana yang sudah tertangani, mana yang belum, bahkan apakah ada titik banjir baru. Jangan sampai yang lama selesai, muncul lagi titik baru,” jelas Mustopa.

Selain banjir, persoalan sampah juga menjadi sorotan tajam dalam rapat Pansus. DPRD menilai pengelolaan sampah di tangsel masih membutuhkan solusi konkret dan berkelanjutan agar tidak terus berulang setiap tahunnya.

Salah satu yang disinggung adalah rencana pengoperasian kembali fasilitas di TPA Cipeucang oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai tempat transit sampah. “Ini jadi perhatian kami.

 

 Jangan sampai masalah sampah terus berulang tanpa solusi jangka panjang,” tegasnya.

Di sisi lain, Pansus juga menyoroti persoalan kemacetan yang masih kerap dikeluhkan masyarakat di berbagai titik di tangsel.

Menurut Mustopa, persoalan klasik seperti banjir, sampah, dan kemacetan harus menjadi prioritas utama untuk segera ditangani secara serius.

Terkait serapan anggaran tahun 2025, DPRD tangsel menilai secara umum sudah cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa program yang belum berjalan optimal.

Salah satu faktor yang memengaruhi adalah adanya kekosongan jabatan di sejumlah OPD, baik di level kepala dinas maupun posisi strategis lainnya. “Ini jadi catatan penting. Bukan hanya dilihat tidak terserap, tapi juga harus dijelaskan kenapa dan apa kendalanya. Supaya ke depan tidak terulang,” ujar Mustopa.

Meski demikian, sebagian besar anggaran disebut telah terserap dengan cukup maksimal sehingga potensi SiLPA tidak terlalu besar.

Pansus DPRD memastikan pembahasan LKPJ 2025 masih akan terus berlanjut dalam beberapa waktu ke depan. Pendalaman akan mencakup seluruh aspek, mulai dari pendapatan daerah, belanja, hingga efektivitas program di masing-masing OPD.

“Kita masih berproses. Pekan depan masih ada rapat lanjutan untuk pendalaman. Semua akan kita lihat secara menyeluruh,” pungkas Mustopa.

Melalui evaluasi ini, DPRD tangsel berharap kinerja pemerintah kota ke depan dapat lebih optimal, terutama dalam menangani persoalan mendasar yang langsung dirasakan masyarakat.(dra)