63 Persen Pengguna Pertalite Ternyata dari Kalangan Mampu

JAKARTA – Penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dinilai masih belum tepat sasaran. Kajian dari Institute for Development of Economics and Finance mengungkapkan bahwa mayoritas pengguna Pertalite justru berasal dari kelompok masyarakat menengah ke atas.

Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef, Andry Satrio Nugroho, menyatakan bahwa BBM subsidi seharusnya dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Sebanyak 63 persen konsumen Pertalite berasal dari rumah tangga berpendapatan menengah ke atas,” ujar Andry di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Menurutnya, skema subsidi berbasis komoditas seperti saat ini membuka peluang besar terjadinya penyimpangan, karena siapa pun dapat mengaksesnya tanpa pembatasan yang ketat.

“Akibatnya, BBM subsidi dikonsumsi oleh masyarakat yang sebenarnya tidak berhak, khususnya kelompok menengah ke atas,” jelasnya.

Andry menilai, sistem subsidi seharusnya diarahkan langsung kepada individu atau rumah tangga yang berhak agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

“Pertalite idealnya digunakan oleh masyarakat kurang mampu, sementara yang mampu sebaiknya menggunakan Pertamax. Dari sisi kualitas pun sudah berbeda,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa ketidakpastian geopolitik global dapat memberi tekanan besar terhadap fiskal negara, terutama jika pemerintah terus menambah beban subsidi untuk menahan harga BBM.
“Ketahanan energi harus berjalan seiring dengan ketahanan fiskal. Itu yang perlu kita jaga ke depan,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga mengimbau masyarakat mampu agar tidak menggunakan BBM subsidi.
“BBM subsidi itu untuk saudara-saudara kita yang berhak. Jangan mengambil hak mereka. Apa kita tidak malu?” ujar Bahlil, Senin (20/4/2026).
Pemerintah, lanjutnya, terus melakukan pengawasan distribusi agar lebih tepat sasaran, termasuk melalui kebijakan pembatasan pembelian BBM.
Sebagai contoh, pemerintah berencana membatasi pembelian hingga 50 liter per hari untuk kendaraan tertentu. Menurut Bahlil, jumlah tersebut sudah cukup untuk kebutuhan harian kendaraan pribadi.

Namun, kebijakan ini tidak berlaku untuk kendaraan logistik seperti truk pengangkut bahan pokok, bus, maupun kendaraan sektor vital lainnya.

Sementara itu, untuk kendaraan roda dua, hingga kini belum ada pembatasan pembelian. Meski demikian, masyarakat diimbau untuk tidak menyalahgunakan distribusi BBM subsidi.

“Kita harus punya empati. Jangan menyalahgunakan dengan jerigen atau bolak-balik mengisi. Cari rezeki itu penting, tapi harus dengan cara yang baik,” pesan Bahlil.