Jemaah Disabilitas Apresiasi Terobosan Pelayanan Haji yang Semakin Inklusif

MAKKAH - Penyelenggaraan ibadah haji 2026 mendapat apresiasi dari kalangan penyandang disabilitas. Berbagai inovasi dan layanan yang semakin inklusif dinilai berhasil menghadirkan kenyamanan, keamanan, serta kemudahan bagi jamaah berkebutuhan khusus dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci.

Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kalimantan Selatan, Dr. M. Anshari, S.Th.I., M.HI., C.SM, dan Pengurus Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Jawa Barat, Ipan Hidayatulloh. Keduanya merupakan jamaah haji tahun ini yang merasakan langsung peningkatan kualitas pelayanan selama berada di Arab Saudi.

Anshari menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas, lanjut usia (lansia), dan perempuan. Berbagai fasilitas yang disediakan sejak proses keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam menghadirkan layanan yang ramah bagi seluruh jamaah.

Menurutnya, aksesibilitas yang tersedia selama penyelenggaraan haji sangat membantu jamaah berkebutuhan khusus menjalankan ibadah secara lebih mandiri dan nyaman. Kemudahan tersebut dirasakan mulai dari asrama haji, akomodasi hotel, layanan transportasi, hingga berbagai fasilitas pendukung lainnya.

“Sebagai penyandang disabilitas sekaligus jamaah haji, saya merasakan langsung manfaat aksesibilitas yang disediakan pemerintah. Mulai dari asrama haji, hotel, transportasi, hingga fasilitas pendukung lainnya telah memberikan kemudahan bagi jamaah disabilitas dan lansia dalam menjalankan ibadah,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberhasilan layanan tersebut tidak terlepas dari sinergi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi dalam menghadirkan lingkungan ibadah yang lebih inklusif dan ramah bagi seluruh jamaah.

Anshari juga memberikan apresiasi kepada para petugas haji yang dinilai memiliki peran besar dalam mendukung kenyamanan jamaah disabilitas. Respons cepat, pemahaman terhadap kebutuhan khusus jamaah, serta sikap yang humanis membuat layanan terasa lebih optimal.

“Saya melihat langsung bagaimana petugas membantu jamaah dengan penuh kesabaran, kesopanan, dan keramahan. Hal ini membuat jamaah disabilitas merasa lebih percaya diri dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah,” katanya.

Meski demikian, Anshari menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu disempurnakan pada penyelenggaraan haji mendatang. Salah satunya adalah penguatan sistem pendataan jamaah penyandang disabilitas dan lansia agar lebih rinci dan akurat.

Menurutnya, data yang komprehensif akan memudahkan petugas memetakan kebutuhan masing-masing jamaah sehingga pelayanan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran. Pendataan tersebut juga penting untuk mengidentifikasi jamaah yang memerlukan pendampingan khusus selama berada di Tanah Suci.

Ia mengusulkan agar calon jamaah penyandang disabilitas memiliki dokumen atau keterangan khusus yang dapat menjadi dasar penyediaan fasilitas pendukung sesuai kebutuhan masing-masing.

Selain itu, Anshari menyoroti pentingnya perhatian terhadap jamaah lansia yang mengalami demensia atau gangguan daya ingat. Kelompok ini, menurutnya, membutuhkan pengawasan dan pendampingan yang lebih intensif agar dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman.

Ia juga mendorong penyediaan tenaga pendamping profesional serta guru bahasa isyarat bagi jamaah penyandang disabilitas sensorik. Kehadiran layanan tersebut diyakini akan semakin memperkuat konsep penyelenggaraan haji yang inklusif.

Apresiasi senada disampaikan Pengurus ITMI Jawa Barat, Ipan Hidayatulloh. Sebagai penyandang tunanetra yang berkesempatan menunaikan umrah dan haji tahun ini, ia mengaku merasakan langsung manfaat dari berbagai layanan yang diberikan penyelenggara.

Menurut Ipan, koordinasi yang baik antara Kementerian Haji dan Umrah dengan berbagai pihak terkait berhasil menghadirkan penyelenggaraan haji yang semakin ramah bagi jamaah disabilitas.

“Dukungan petugas dan penyelenggara membuat jamaah disabilitas dapat mengikuti seluruh tahapan ibadah dengan lebih tenang dan nyaman. Kondisi ini sekaligus meningkatkan rasa percaya diri jamaah dalam menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah,” ujarnya.

Ipan juga menyoroti terbitnya Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 28 Tahun 2025 yang mengatur pelayanan bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, regulasi tersebut merupakan langkah penting yang telah lama dinantikan komunitas disabilitas di Indonesia.

Ia menyebut kehadiran aturan tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat perlindungan sekaligus menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan ibadah haji.

Meski mengapresiasi lahirnya regulasi tersebut, Ipan berharap implementasinya dapat terus diperkuat di lapangan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi yang luas sehingga penyandang disabilitas memahami hak serta fasilitas yang tersedia berdasarkan regulasi tersebut.

Di akhir keterangannya, Ipan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, Kementerian Haji Republik Indonesia, petugas haji, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Senada dengan itu, Anshari turut menyampaikan terima kasih atas berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menghadirkan pelayanan yang semakin ramah bagi penyandang disabilitas, lansia, dan perempuan.

Keduanya berharap berbagai kemajuan yang telah dicapai tidak berhenti sampai di sini. Aksesibilitas yang semakin baik, sikap inklusif petugas, sistem pendataan yang lebih akurat, serta implementasi regulasi yang konsisten dinilai menjadi fondasi penting dalam mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang benar-benar ramah dan setara bagi seluruh jamaah tanpa terkecuali.