Wamenhaj Dorong Reformasi Total Tata Kelola Haji, Tegaskan Perang terhadap Praktik Rente

JAKARTA: – Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan pentingnya pembenahan menyeluruh dalam penyelenggaraan ibadah haji agar lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik rente yang merugikan jemaah.

Menurut Dahnil, selama ini masih terdapat pola-pola dalam ekosistem haji yang membuat jemaah diperlakukan bukan sebagai subjek pelayanan, melainkan sebagai objek ekonomi.

 Karena itu, ia menilai reformasi tata kelola menjadi kebutuhan mendesak.
“Saya beberapa kali menyampaikan adanya praktik kartel haji. Istilah ini mungkin terdengar keras, tetapi itu menggambarkan kondisi yang harus dibenahi bersama,” ujar Dahnil, Jumat (12/6).

Ia menjelaskan, praktik tersebut muncul dari sistem yang kurang terbuka, informasi yang tidak merata, serta ketergantungan jemaah yang dalam beberapa kasus dimanfaatkan untuk keuntungan pihak tertentu.

Menurut Dahnil, reformasi penyelenggaraan haji tidak boleh berhenti pada aspek teknis seperti hotel, transportasi, katering, atau fasilitas pemondokan. Yang lebih penting adalah membangun sistem yang bersih dan menempatkan jemaah sebagai pusat pelayanan.

“Reformasi haji harus dimulai dari pembersihan tata kelola agar tidak ada lagi ruang bagi praktik rente yang menjadikan jemaah sebagai komoditas,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah membutuhkan ekosistem yang transparan sehingga seluruh proses dan transaksi dalam penyelenggaraan haji dapat ditelusuri dengan jelas.

Selain itu, Dahnil juga menekankan pentingnya peran pembimbing ibadah yang berorientasi pada pendampingan, bukan kepentingan ekonomi. Meski demikian, ia mengapresiasi mayoritas pembimbing haji, ulama, ustaz, serta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) yang selama ini telah bekerja dengan penuh dedikasi dan keikhlasan.

Menurutnya, upaya membersihkan praktik rente juga menjadi bagian dari menjaga kehormatan para pembimbing yang selama bertahun-tahun telah melayani jutaan jemaah dengan amanah.
Dahnil memastikan Kementerian Haji dan Umrah akan terus melakukan pembenahan agar penyelenggaraan ibadah haji semakin baik dari tahun ke tahun.

“Jemaah haji bukan pelanggan, bukan pasar, dan bukan komoditas. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan haji bukan pada besarnya keuntungan, tetapi pada seberapa baik kehormatan para tamu Allah dijaga,” tutupnya.