PLN Berupaya Pulihkan Gangguan Kelistrikan Jawa–Bali, Pasokan Dikebut Kembali Normal

JAKARTA – PT PLN (Persero) terus bergerak cepat memulihkan sistem kelistrikan Jawa–Bali yang sempat mengalami gangguan dan menyebabkan pemadaman di sejumlah wilayah. Perusahaan pelat merah itu mengerahkan seluruh sumber daya untuk mempercepat pemulihan agar pasokan listrik kembali stabil.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, gangguan terjadi akibat kendala operasional pada dua unit pembangkit. PLN bersama mitra Independent Power Producer (IPP) saat ini fokus mempercepat perbaikan agar pembangkit dapat segera kembali beroperasi optimal dan memperkuat sistem kelistrikan Jawa–Bali.

“Tujuannya jelas, mempercepat pemulihan agar pembangkit dapat segera kembali beroperasi penuh dan memperkuat pasokan daya di sistem Jawa,” ujar Darmawan melalui akun resmi PLN, Minggu (21/6/2026).

Selain perbaikan pembangkit, PLN juga mempercepat pengaturan logistik serta pengamanan pasokan energi primer, khususnya batu bara kalori menengah (Medium Rank Coal/MRC) yang menjadi kebutuhan sejumlah pembangkit strategis.

Darmawan menyebut PLN mendapat dukungan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam mengoordinasikan pasokan batu bara agar rantai pasok energi tetap terjaga. Fokus utama saat ini adalah memastikan kontrak dan distribusi batu bara berjalan lancar ke pembangkit.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pasokan batu bara untuk pembangkit PLN dalam kondisi aman. Menurutnya, gangguan yang terjadi bukan disebabkan oleh kekurangan bahan bakar.

Kebutuhan batu bara PLN secara nasional mencapai sekitar 154 juta ton per tahun, dan pemerintah telah menetapkan penugasan pasokan hingga 180–190 juta ton untuk menjamin ketersediaan energi.

“Teknisnya sampai ke pembangkit itu merupakan bagian dari manajemen logistik PLN,” ujar Bahlil.
Ia juga meminta PLN segera melakukan langkah-langkah mitigasi agar gangguan serupa tidak kembali terjadi, termasuk evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional.

Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim menilai pemadaman listrik berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat, dunia usaha, hingga layanan publik. Karena itu, ia mendorong PLN meningkatkan transparansi informasi kepada publik terkait penyebab gangguan dan progres pemulihan.
“Publik berhak mengetahui penyebab gangguan dan kapan kondisi akan kembali normal,” katanya.

Sementara itu, pengamat energi Inas Nasrullah Zubir menilai gangguan listrik tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dipengaruhi faktor struktural, termasuk ketidaksesuaian spesifikasi batu bara pada sebagian pembangkit.

Ia juga menyoroti kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang membuat sebagian produsen lebih memilih ekspor karena harga lebih tinggi. Ke depan, ia mendorong PLN mengurangi ketergantungan pada batu bara dan mempercepat transisi ke energi baru dan terbarukan.