Akses Hunian Kian Terbuka, Program Kredit Perumahan Sudah Dinikmati 91 Ribu Debitur

JAKARTA - Pemerintah terus mempercepat perluasan akses kepemilikan dan pembiayaan hunian melalui berbagai skema strategis di sektor perumahan. Salah satu program unggulan yang menunjukkan perkembangan positif adalah Kredit Program Perumahan (KPP) yang hingga pertengahan tahun 2026 telah dimanfaatkan oleh puluhan ribu masyarakat di seluruh Indonesia.

Program KPP yang diluncurkan sejak 21 Oktober 2025 dirancang untuk memperkuat ekosistem perumahan nasional dari sisi pasokan (supply) maupun permintaan (demand). Selain mendorong pembangunan sektor properti, program ini juga ditujukan agar masyarakat semakin mudah memperoleh akses pembiayaan hunian.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa antusiasme masyarakat terhadap program tersebut terus meningkat dan tercermin dari capaian penyaluran yang telah melampaui setengah target tahunan.

“Dukungan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Danantara, dan BP BUMN sangat penting dalam mempercepat penyaluran program ini,” ujar Maruarar, Selasa (23/6/2026).

Hingga 20 Juni 2026, realisasi penyaluran KPP tercatat mencapai Rp19,24 triliun atau sekitar 54 persen dari target awal sebesar Rp36 triliun. Dana tersebut telah menjangkau 91.045 debitur di berbagai daerah.
Dari total tersebut, sebanyak 2.271 debitur berasal dari sisi supply dan 88.774 debitur dari sisi demand.

Pada sisi supply, pembiayaan difokuskan untuk mendukung pelaku usaha sektor perumahan, mulai dari pengembang, kontraktor, produsen bahan bangunan, toko material, hingga pelaku UMKM yang terlibat dalam rantai pasok pembangunan rumah.

Sementara pada sisi demand, pembiayaan diarahkan untuk membantu masyarakat dan pelaku UMKM dalam memiliki rumah, membangun, merenovasi, hingga meningkatkan kualitas tempat tinggal mereka.

Dalam implementasinya, bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi tulang punggung penyaluran program. Hingga 20 Juni 2026, total penyaluran melalui Himbara mencapai Rp17,93 triliun atau sekitar 93,21 persen dari total realisasi nasional.

Kontributor terbesar berasal dari BRI dengan penyaluran Rp10,18 triliun, disusul BTN Rp3,65 triliun, BNI Rp2,03 triliun, BSI Rp1,06 triliun, dan Bank Mandiri Rp1,02 triliun.

Melihat tingginya minat masyarakat, pemerintah kini mengusulkan peningkatan plafon KPP tahun 2026 dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun.

Menurut Maruarar, langkah tersebut diperlukan agar semakin banyak masyarakat dan pelaku usaha dapat merasakan manfaat program sekaligus memperkuat ekosistem perumahan nasional.

“Dengan capaian yang sudah mencapai sekitar 54 persen atau Rp19,2 triliun, plafon KPP tahun 2026 ditingkatkan menjadi Rp50 triliun agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat dan pelaku usaha,” tutupnya.