Anggaran Karhutla Rp 5,11 Triliun, Baru Terserap 22,9 Persen

JAKARTA – Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 5,11 triliun untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026. Namun, hingga 31 Oktober, realisasi anggaran baru mencapai Rp 1,17 triliun atau 22,9 persen.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, anggaran tersebut tersebar di tujuh kementerian/lembaga (K/L), termasuk dana siap pakai yang dikelola Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Penanganan kebakaran hutan dan lahan ini telah kita sediakan pagu Rp 5,11 triliun dan realisasinya saat ini Rp 1,17 triliun,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Selain karhutla, pemerintah mengalokasikan Rp 50,84 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Sumatera pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga 31 Oktober, penyerapannya mencapai Rp 30,78 triliun atau 60,5 persen.

Secara keseluruhan, anggaran penanggulangan bencana 2026 mencapai Rp 59,35 triliun. Realisasinya tercatat Rp 33,69 triliun per 10 November.

Di sisi lain, ancaman karhutla masih terpantau di sejumlah daerah. Kementerian Kehutanan mencatat 846 titik panas dalam pemantauan 24 jam hingga Jumat (13/11/2026) pukul 17.30 WIB. Jumlah itu turun 256 titik dibandingkan periode sebelumnya.

Sulawesi Tenggara menjadi wilayah dengan titik panas terbanyak, yakni 206 titik. Disusul Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Timur, masing-masing 120 titik.

Untuk mendukung pemadaman, pemerintah menyiagakan 61 armada udara, terdiri dari 24 pesawat patroli dan operasi modifikasi cuaca serta 37 helikopter untuk water bombing.

Sementara itu, BNPB melaporkan kebakaran lahan terjadi di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, dan Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Total luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai delapan hektare.