Gencatan Senjata AS-Iran Retak, Serangan Balasan Picu Ancaman Konflik Baru

AS - Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali terlibat aksi saling serang meski sebelumnya telah menyepakati gencatan senjata. Situasi terbaru ini memunculkan keraguan terhadap efektivitas perdamaian yang disepakati dan menandakan ketegangan kedua negara belum benar-benar mereda.

Media pemerintah Iran melaporkan sejumlah ledakan terjadi di Dermaga Taherouyeh, wilayah selatan Iran, pada Jumat malam (26/6/2026). Ledakan juga dilaporkan terdengar di Sirik dan Pulau Qeshm setelah proyektil menghantam beberapa titik.

Komando Pusat AS (CENTCOM) mengonfirmasi telah melancarkan serangan terhadap gudang rudal, fasilitas drone, dan radar pesisir milik Iran di sekitar Selat Hormuz. Washington menyatakan operasi tersebut merupakan respons atas dugaan serangan Iran terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi jalur pelayaran strategis itu.

Menurut pernyataan CENTCOM, tindakan militer tersebut dilakukan sebagai respons atas insiden terhadap kapal kargo yang melintas di Selat Hormuz.

Militer AS juga menuduh Iran sebelumnya menyerang kapal tanker minyak berbendera Panama, Kiku, yang membawa lebih dari dua juta barel minyak mentah.

Di sisi lain, Iran tidak secara terbuka mengakui maupun membantah keterlibatan dalam serangan terhadap kapal-kapal tersebut. Namun sebelumnya, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) sempat memperingatkan bahwa kapal yang melintasi Selat Hormuz tanpa izin Teheran dapat dikenai tindakan.

Ketegangan meningkat sehari kemudian setelah IRGC mengklaim melakukan serangan balasan ke sejumlah fasilitas militer AS di Kuwait dan Bahrain. Iran menyebut delapan fasilitas militer menjadi sasaran, termasuk Pangkalan Udara Ali Al Salem di Kuwait dan markas Armada Kelima Angkatan Laut AS di Bahrain.

IRGC menegaskan setiap tindakan yang dianggap sebagai agresi akan dibalas secara keras.

Dari sisi diplomasi, Iran menilai langkah terbaru AS menunjukkan minimnya komitmen terhadap proses perdamaian. Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, menyebut serangan yang terjadi di tengah negosiasi berpotensi merusak peluang penyelesaian konflik.
Kementerian Luar Negeri Iran juga menuding Washington tidak konsisten menjalankan komitmen yang telah disepakati.

Sementara itu, Wakil Presiden AS JD Vance menyatakan negaranya tetap mematuhi nota kesepahaman yang ditandatangani pada 17 Juni 2026. Namun, AS memperingatkan bahwa setiap serangan lanjutan akan mendapat respons tegas.

Eskalasi tersebut turut memicu reaksi dari Bahrain dan Kuwait. Kedua negara mengecam serangan yang mereka nilai melanggar kedaulatan dan berpotensi mengganggu stabilitas kawasan.

Bahrain bahkan meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar sidang darurat, sementara Kuwait menegaskan siap mengambil langkah yang diperlukan demi menjaga keamanan nasional.

Sebelumnya, AS dan Iran menandatangani nota kesepahaman dengan mediasi Pakistan pada 17 Juni 2026 untuk menghentikan konflik yang telah berlangsung selama empat bulan. Kesepakatan itu mencakup penghentian operasi militer, pembukaan kembali jalur pelayaran Selat Hormuz, kelanjutan perundingan isu nuklir, serta jaminan keamanan bagi kapal-kapal komersial.

Namun perkembangan terbaru menunjukkan bahwa perdamaian yang diharapkan masih jauh dari kata stabil.