DPR Nilai APBN 2025 Kredibel, Jadi Penopang Stabilitas Ekonomi Nasional

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan apresiasi terhadap kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, APBN dinilai mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus menopang keberlanjutan pembangunan.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR dengan agenda penyampaian pandangan fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025. Rapat yang digelar di Jakarta, Selasa (7/7), dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Dalam pandangan umum yang disampaikan secara bergantian, fraksi-fraksi DPR menilai pengelolaan APBN 2025 menunjukkan kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas yang semakin baik. Penilaian tersebut turut diperkuat dengan keberhasilan pemerintah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2025.

Meski memberikan apresiasi, DPR tetap menekankan pentingnya penguatan tata kelola fiskal melalui optimalisasi penerimaan negara, pengelolaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara efektif, serta kebijakan utang yang lebih hati-hati dan berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat ketahanan fiskal sekaligus menjaga peran APBN sebagai instrumen utama pembangunan nasional.

Seluruh fraksi DPR juga menyatakan persetujuan agar RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan APBN 2025 memiliki posisi strategis dalam memastikan kesinambungan pembangunan nasional.

"APBN 2025 memiliki nilai yang sangat strategis. APBN ini disusun untuk menjaga keberlanjutan, penguatan, dan akselerasi program-program pembangunan tetap berjalan optimal," ujar Purbaya.

Ia menambahkan, pemerintah akan terus memperkuat kualitas pengelolaan keuangan negara melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas fiskal.
"Capaian ini menunjukkan konsistensi dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas fiskal dari waktu ke waktu. Namun, capaian tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi untuk terus mendorong perbaikan tata kelola yang berkelanjutan," katanya.

Pemerintah menyatakan siap menindaklanjuti berbagai masukan dari DPR dalam pembahasan lanjutan RUU tersebut. Komitmen menjaga APBN yang sehat, kredibel, transparan, dan akuntabel akan terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, memperkokoh ketahanan fiskal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.