Selat Hormuz dan Laut Merah Memanas, Pemerintah Pastikan Stok BBM Nasional Aman

JAKARTA – Memanasnya konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang berdampak pada terganggunya jalur pelayaran di Selat Hormuz dan Laut Merah memicu gejolak pasar energi global. Harga minyak dunia melonjak, sementara kekhawatiran terhadap pasokan bahan bakar semakin meningkat.

Meski demikian, Pemerintah Indonesia memastikan masyarakat tidak perlu panik karena stok bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman dan mencukupi.

Eskalasi konflik terjadi setelah AS melancarkan serangan udara ke sejumlah titik strategis di Iran, termasuk fasilitas pertahanan di Bandar Abbas dan Pulau Tunb Besar. Serangan tersebut disebut bertujuan melemahkan kemampuan Iran mengendalikan Selat Hormuz.

Iran kemudian membalas dengan meluncurkan rudal dan drone ke sejumlah pangkalan militer AS di kawasan Timur Tengah. Ketegangan semakin meningkat setelah Teheran menutup Selat Hormuz sebagai respons atas kebijakan blokade yang diberlakukan Washington.

Penutupan salah satu jalur pelayaran energi terpenting di dunia itu mengganggu arus kapal tanker dan mendorong kenaikan harga minyak mentah. Situasi diperparah dengan ancaman kelompok Houthi di Yaman yang disebut siap mengganggu jalur pelayaran di Laut Merah, sehingga risiko terhadap pasokan energi global semakin besar.

Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent pada perdagangan Jumat (17/7/2026) naik menjadi 85,28 dolar AS per barel, sedangkan West Texas Intermediate (WTI) mencapai 79,98 dolar AS per barel. Dalam sepekan terakhir, kedua acuan harga tersebut melonjak hampir 12 persen.

Di tengah tekanan global tersebut, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menegaskan ketersediaan BBM nasional tetap aman.

"Stok aman, lebih dari cukup," tegas Yuliot.

Menurutnya, pemerintah bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina tengah mengevaluasi penyebab antrean BBM yang sempat terjadi di beberapa daerah.

Hasil identifikasi sementara menunjukkan pasokan di terminal BBM masih mencukupi dan distribusi dari kilang berjalan normal. Pemerintah kini memfokuskan evaluasi pada distribusi dari terminal menuju SPBU, termasuk kemungkinan adanya kendala transportasi.

Yuliot menegaskan antrean BBM hanya terjadi di sejumlah wilayah tertentu dan bukan fenomena nasional.
Sementara itu, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menilai antrean di SPBU lebih banyak dipicu aksi panic buying masyarakat. Ia optimistis kondisi tersebut akan segera normal dalam satu hingga dua hari.

Wahyudi juga memastikan stok Biosolar, Pertalite, maupun minyak tanah secara nasional tetap tersedia dalam jumlah aman. Namun, pihaknya mencatat adanya pergeseran konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi, seperti perpindahan pengguna Pertamax ke Pertalite maupun Dexlite ke Solar subsidi.

Menurutnya, perpindahan tersebut masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan, BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga mempercepat distribusi BBM ke seluruh SPBU. Masyarakat pun diimbau membeli BBM sesuai kebutuhan agar distribusi tetap berjalan lancar.

Di sisi lain, Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya menilai antrean panjang di sejumlah SPBU dipengaruhi dua faktor utama, yakni peralihan konsumen ke BBM subsidi serta perbedaan harga yang cukup lebar sehingga berpotensi memicu penyalahgunaan distribusi.

Ia meminta pemerintah bersama PT Pertamina Patra Niaga segera menyelesaikan persoalan distribusi agar pelayanan kepada masyarakat kembali normal dan tidak menimbulkan keresahan.