Prabowo Soroti Fenomena "Londo Ireng": Ada Upaya Sistematis Goyahkan Kepercayaan Publik Terhadap Indonesia

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan adanya pihak-pihak yang masih berperilaku layaknya "londo ireng", yakni orang yang lebih mengutamakan kepentingan asing dibandingkan kepentingan bangsa sendiri. Menurutnya, kelompok tersebut menjadi bagian dari kampanye besar yang bertujuan menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026). Acara tersebut turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), serta sejumlah pimpinan partai politik.

Dalam sambutannya, Prabowo mengapresiasi rekomendasi Ijtima Ulama Indonesia yang dibacakan dalam rangkaian Harlah PKB. Menurutnya, rekomendasi tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah menjalankan pembangunan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan amanat Pasal 33 UUD 1945.

"Hari ini saya mendapat hadiah lagi. Luar biasa. Kesepakatan Ijtima Ulama Indonesia ini semakin menguatkan tekad kita membangun bangsa," ujar Prabowo.
Ia menegaskan, rekomendasi para ulama sejalan dengan cita-citanya mewujudkan Indonesia yang kuat, adil, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Prabowo mengaku terharu karena perjuangan pemerintah mulai dipahami berbagai kalangan, termasuk para ulama dan partai-partai politik.

"Saya benar-benar tersentuh. Saya melihat perjuangan kita mulai dipahami dan dimengerti. Saya percaya partai-partai juga sudah memahami arah perjuangan ini," katanya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung istilah "londo ireng". Menurutnya, sejak masa penjajahan selalu ada pihak yang lebih berpihak kepada kepentingan asing daripada kepentingan bangsa sendiri. Karakter seperti itu, kata dia, masih ada hingga sekarang, meski tampil dalam bentuk yang berbeda.

"Sekarang pakai baju lain. Wartawan, jurnalis, pengamat, LSM. LSM juga harus ditanya, siapa yang menggaji, siapa yang membayar listrik dan teleponnya?" ujarnya.

Prabowo menilai sebagian pihak lebih gemar menonjolkan kekurangan pemerintah dibandingkan berbagai capaian yang telah diraih. Ia mencontohkan program rehabilitasi lebih dari 67 ribu sekolah yang telah dilaksanakan pemerintah dan ditargetkan meningkat menjadi 100 ribu sekolah pada tahun depan.

"Walaupun kita sudah memperbaiki 67 ribu sekolah, mereka tetap mencari sekolah yang belum diperbaiki, lalu difoto besar dan dijadikan berita utama," ucapnya.

Meski demikian, Prabowo menegaskan pemerintah tetap terbuka terhadap kritik. Menurutnya, kritik merupakan bagian dari demokrasi selama disampaikan secara objektif dan bertujuan memperbaiki keadaan, bukan membangun opini yang menyesatkan.
"Kita negara demokrasi. Kita tidak anti-kritik, tetapi kita juga bukan anak kecil," tegasnya.

Prabowo juga menyoroti berbagai narasi yang terus menyebut Indonesia akan mengalami kolaps. Menurutnya, isu tersebut terus diulang setiap bulan sebagai bagian dari upaya membangun pesimisme publik, namun hingga kini tidak pernah terbukti.

"Kita paham ada kampanye besar untuk menggoyahkan Indonesia. Katanya April kolaps, lewat tidak kolaps. Mei kolaps, lewat tidak kolaps. Juni kolaps, Juli kolaps. Setiap bulan selalu dibilang akan kolaps," ujarnya.

Menanggapi pernyataan Presiden, Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago mengatakan pesan tersebut harus dipahami sebagai ajakan memperkuat nasionalisme di tengah dinamika global yang penuh tantangan.

Irma menegaskan kritik terhadap pemerintah tetap penting sebagai bagian dari mekanisme check and balance. Namun, kritik harus disampaikan secara konstruktif, berbasis data, serta tidak memecah belah masyarakat.

"Melakukan kritik tentu baik, tetapi harus dengan cara yang konstruktif, jangan menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat maupun rakyat dengan pemerintah," ujarnya.

Senada, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai istilah "londo ireng" lebih tepat dipahami sebagai metafora politik yang mengingatkan pentingnya menjaga kepentingan nasional di tengah persaingan geopolitik global.

Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah perlu memberikan penjelasan yang lebih utuh mengenai konteks pernyataan tersebut agar tidak menimbulkan multitafsir maupun stigmatisasi terhadap kelompok tertentu.

"Pada akhirnya, yang terpenting bukan istilah yang digunakan, melainkan bagaimana pemerintah menerjemahkan semangat tersebut ke dalam kebijakan yang konsisten," pungkasnya.