Menko Polkam Pastikan Situasi Nasional Aman, Masyarakat Diminta Tak Terpengaruh Hoaks

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago memastikan situasi politik dan keamanan nasional tetap aman, kondusif, dan terkendali. Masyarakat pun diimbau tidak mudah terpengaruh informasi bohong (hoaks) yang beredar di media sosial.

Penegasan tersebut disampaikan Djamari usai memimpin rapat koordinasi bertajuk Sinergi Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan Nasional di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (5/8/2026). Rapat dihadiri Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra.

Menurut Djamari, pertemuan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi antarlembaga dalam menjaga stabilitas nasional, terutama di tengah maraknya penyebaran informasi yang menyesatkan di ruang digital.

"Situasi dalam negeri sangat mantap. Seluruh perkembangan masih berada dalam kendali kami bersama, baik TNI, Polri, BIN, maupun unsur Pemerintah lainnya," ujar Djamari.

Ia mengajak masyarakat hanya mengacu pada informasi dari sumber resmi dan tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan konten yang belum terverifikasi.

"Kami ingin masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh berbagai narasi yang dapat menimbulkan keresahan. Semua perkembangan terus kami tangani dan pantau bersama," tegasnya.

Djamari memastikan aktivitas masyarakat di berbagai daerah tetap berjalan normal. Pemerintah bersama aparat keamanan akan terus meningkatkan kewaspadaan guna menjaga situasi tetap aman, nyaman, dan kondusif.

Selain itu, ia mengingatkan masyarakat agar lebih bijak menggunakan media sosial dan tidak ikut menyebarkan video maupun informasi yang belum dipastikan kebenarannya karena berpotensi memicu kepanikan publik.

Terkait penyampaian aspirasi, Djamari menegaskan Pemerintah tetap menjamin kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat melalui aksi unjuk rasa secara damai. Namun, tindakan anarkis seperti perusakan maupun pembakaran fasilitas umum tidak akan ditoleransi.

"Silakan menyampaikan kritik secara tertib. Yang tidak diperbolehkan adalah tindakan yang mengganggu ketertiban dan merusak fasilitas," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri telah menyiapkan pengamanan menyeluruh untuk seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui koordinasi lintas sektor bersama TNI, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.

"Kami ingin seluruh rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Kami juga mengajak masyarakat merayakan HUT ke-81 RI dengan penuh sukacita sambil terus menjaga persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa," ujar Sigit.

Belakangan ini beredar berbagai narasi hoaks mengenai isu kerusuhan dan demonstrasi menjelang HUT ke-81 RI, termasuk penggunaan kembali video demonstrasi lama yang dipublikasikan seolah-olah merupakan peristiwa terbaru.

Sebagai langkah antisipasi, kepolisian meningkatkan patroli siber. Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya juga telah mengamankan seorang perempuan berinisial DM (45) di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, yang diduga menyebarkan informasi bohong terkait demonstrasi menjelang peringatan HUT ke-81 RI.