DPR Dorong Kampus Perkuat Link and Match dengan Industri untuk Tekan Pengangguran Sarjana

JAKARTA – DPR meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menekan angka pengangguran terdidik, khususnya lulusan perguruan tinggi. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah memperkuat kerja sama antara kampus dan dunia industri agar kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin mengatakan, berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Mei 2026 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran lulusan D4 hingga S3 mencapai 1.033.182 orang. Angka tersebut setara 14,31 persen dari total 7,22 juta pengangguran nasional.

Menurut Zainul, tingginya angka pengangguran lulusan sarjana menunjukkan adanya persoalan struktural dalam hubungan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri. Salah satu masalah utamanya adalah ketidaksesuaian keterampilan atau skill mismatch lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja.

“Masalah utama yang harus ditangani adalah ketidaksesuaian keterampilan atau skill mismatch lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri,” ujar Zainul, Rabu (12/8/2026).

Dia menjelaskan, perkembangan dunia kerja yang semakin dinamis membuat kebutuhan kompetensi perusahaan terus berubah. Di sisi lain, pertumbuhan jumlah lulusan perguruan tinggi belum sepenuhnya diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja formal yang memadai.

Akibatnya, persaingan di antara lulusan perguruan tinggi semakin ketat, sementara kesempatan kerja yang tersedia masih terbatas. Karena itu, ekspansi jumlah lulusan sarjana harus berjalan beriringan dengan penciptaan lapangan kerja formal.

“Jika tidak, kesenjangan antara pencari kerja dan kesempatan kerja akan terus membesar,” katanya.

Zainul menilai, konsep link and match antara perguruan tinggi dan dunia usaha tidak boleh berhenti sebagai jargon. Kampus harus lebih aktif membangun kemitraan dengan industri, termasuk dalam penyusunan kurikulum, program magang, sertifikasi, hingga pengembangan kompetensi mahasiswa.
“Perguruan tinggi perlu aktif bermitra dengan industri agar lulusan memiliki kompetensi yang dibutuhkan sehingga lebih cepat diserap oleh pasar kerja,” ujarnya.

Selain memperkuat hubungan kampus dan industri, Zainul meminta pemerintah memperluas penciptaan lapangan kerja formal di berbagai sektor. Salah satunya melalui pemberian insentif bagi proyek pembangunan yang bersifat padat karya.

Dia juga menilai penyelesaian masalah pengangguran terdidik membutuhkan forum komunikasi yang mempertemukan pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia industri. Forum tersebut diharapkan mampu menghasilkan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih selaras dengan kebutuhan pasar kerja nasional.

Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR Ateng Sutisna meminta pemerintah mengubah pendekatan dalam menangani pengangguran lulusan perguruan tinggi. Menurutnya, penciptaan lapangan kerja saja tidak cukup tanpa memastikan keterhubungan antara pendidikan, kompetensi, pekerjaan, produktivitas, dan penghasilan.

Ateng juga mendorong pemerintah memanfaatkan peluang pasar kerja global. Sejumlah negara maju kini menghadapi persoalan penuaan penduduk dan kekurangan tenaga kerja di sektor tertentu. Kondisi tersebut dinilai dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) profesional ke luar negeri.

Penempatan tersebut dapat dilakukan melalui skema antarpemerintah atau Government to Government (G to G), maupun program pekerja berketerampilan khusus seperti Specified Skilled Worker (SSW) di Jepang.

“Penempatan PMI profesional itu turut jadi bagian dari strategi brain circulation bagi peningkatan kualitas SDM Tanah Air,” katanya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS M Edy Mahmud menyebutkan, pengangguran lulusan D4 hingga S3 mencapai sekitar 1,03 juta orang atau 14,31 persen dari total pengangguran nasional. Sementara pengangguran lulusan D1 hingga D3 mencapai sekitar 180 ribu orang atau 2,48 persen.

Adapun jumlah penduduk bekerja pada Mei 2026 mencapai 148,19 juta orang. Pekerja masih didominasi lulusan SD ke bawah, yakni 52,46 juta orang atau 35,40 persen.