Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp8.095 Triliun pada Kuartal II 2026

JAKARTA  – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai US$453,4 miliar atau sekitar Rp8.095 triliun pada kuartal II 2026. Angka tersebut tumbuh 4,4 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Peningkatan ULN tersebut terutama didorong oleh kenaikan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral. Di sisi lain, ULN swasta masih mengalami kontraksi, meski penurunannya lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya.

ULN pemerintah tercatat sebesar US$216,3 miliar atau sekitar Rp3.862 triliun. Angka tersebut tumbuh 2,9 persen (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan pada kuartal I 2026 yang mencapai 3,8 persen (yoy).

Perkembangan ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN). Kondisi tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga.

"Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur,

 dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal," ujar Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif dengan tetap memperhatikan keberlanjutan pengelolaannya.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah antara lain dimanfaatkan untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan porsi 22 persen dari total ULN pemerintah.

Selanjutnya, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,6 persen; jasa pendidikan 16,2 persen; konstruksi 11,5 persen; serta transportasi dan pergudangan 8,5 persen.

BI menilai posisi ULN pemerintah masih relatif aman dan terkendali. Hal itu antara lain tercermin dari dominasi utang jangka panjang dalam struktur ULN pemerintah.

Sementara itu, peningkatan ULN bank sentral terutama didorong oleh kenaikan kepemilikan nonresiden terhadap instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Kondisi tersebut sejalan dengan penerapan operasi moneter yang lebih berorientasi pasar (pro-market) serta upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya kembali ketidakpastian global.

Di sisi lain, ULN swasta masih melanjutkan tren kontraksi. Posisi ULN swasta pada kuartal II 2026 tercatat sebesar US$194,6 miliar atau sekitar Rp3.474 triliun. Angka tersebut terkontraksi 0,6 persen (yoy), membaik dibandingkan kontraksi 1,3 persen pada kuartal I 2026.

Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang mengalami kontraksi 3,4 persen (yoy). Meski demikian, kontraksi tersebut lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 6,3 persen.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terutama berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian.

 

 Keempat sektor tersebut menyumbang 79,4 persen dari total ULN swasta.
ULN swasta juga masih didominasi utang jangka panjang, dengan porsi mencapai 75,7 persen dari total ULN swasta.

Secara keseluruhan, BI menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat. Hal tersebut didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang.

Kondisi tersebut tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 30,6 persen pada kuartal II 2026. Selain itu, ULN Indonesia masih didominasi utang jangka panjang dengan porsi mencapai 82,1 persen dari total ULN.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tandas Ramdan.