Amankan Demo Mahasiswa, Polisi Pastikan Tak Bawa Senjata Api

JAKARTA — Aksi unjuk rasa mahasiswa di Jakarta pada Selasa (18/8/2026) berlangsung kondusif. Polisi mengedepankan pendekatan humanis dalam mengawal demonstrasi dan memastikan tidak ada personel yang membawa senjata api saat berhadapan dengan massa.

Aksi bertajuk "Rebut Kemerdekaan" tersebut diikuti ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) dan Front Mahasiswa Nasional. Dalam aksi itu, mahasiswa menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah.

Massa mulai memadati kawasan Sudirman-Thamrin sekitar pukul 13.00 WIB. Sejumlah mahasiswa yang datang menggunakan angkutan kota sempat dihadang polisi dan diminta tidak melanjutkan perjalanan menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Perdebatan sempat terjadi antara Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold Hutagalung dan sejumlah mahasiswa. Reynold meminta mahasiswa tetap menyampaikan aspirasi, tetapi tidak di kawasan Bundaran HI.

"Silakan Anda menyampaikan aspirasi, kami yang akan menjaga, saya yang akan menjamin. Tapi jangan di sana (Bundaran HI). Dengan suara yang keras akan mengganggu gedung-gedung sekitar sini," kata Reynold.

Setelah sempat terjadi adu mulut, mahasiswa akhirnya menggelar aksi beberapa puluh meter dari Bundaran HI. Secara bergantian, mereka menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.

Delapan tuntutan yang disampaikan mahasiswa yakni menghentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri, memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta mewujudkan reformasi agraria sejati.

Mahasiswa juga menuntut penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), mengevaluasi total Proyek Strategis Nasional (PSN), serta menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Tuntutan lainnya adalah menghentikan pemusatan kekuasaan dan mengembalikan otonomi daerah, menetapkan status bencana nasional untuk Sumatera dan Flores, serta menghentikan tindakan represif TNI-Polri dan membubarkan Yonif TP.

Setelah berlangsung sekitar lima jam, massa membubarkan diri sekitar pukul 18.00 WIB atau setelah azan Magrib. Mereka meninggalkan kawasan Jalan Sudirman sambil menyanyikan lagu "Indonesia Pusaka".

9.242 Personel Disiagakan
Untuk mengamankan rangkaian kegiatan, sebanyak 9.242 personel gabungan dikerahkan. Jumlah tersebut terdiri dari 5.670 personel Polda Metro Jaya, 222 personel Polres jajaran, 1.500 personel TNI, dan 1.850 personel BKO Mabes Polri.

Polisi mencatat terdapat 31 aksi unjuk rasa dan 16 kegiatan masyarakat yang berlangsung di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.
Dalam apel gelar pasukan di Lapangan Polda Metro Jaya, Karo Ops Polda Metro Jaya Kombes Laode Aries El Fathar meminta seluruh personel mengedepankan sikap humanis dan tidak mudah terpancing emosi.

"Kita semua yang bertugas jangan mudah terpancing emosi, kendalikan diri, laksanakan tugas dengan humanis, sabar, dan terukur, serta menjadikan penegakan hukum adalah langkah terakhir, ultimum remedium," ujar Aries.

Aries juga memastikan seluruh personel yang bertugas tidak membawa senjata api. Provos diminta melakukan pemeriksaan terhadap anggota sebelum diterjunkan ke lapangan.

"Silakan rekan-rekan Provos cek anggota, tidak ada yang membawa senjata api. Tetap SOP dalam menghadapi aksi unjuk rasa adalah sifatnya pelayanan, bukan menghadapi," tegasnya.

Polisi Amankan 21 Orang
Upaya pencegahan juga dilakukan sebelum aksi berlangsung. Polisi mengamankan 21 orang yang diduga hendak memicu kericuhan.

Dari tangan mereka, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya flare dan bahan yang diduga akan digunakan untuk membuat bom molotov.

"Tim Preventive Strike dan Preemptive Education Polda Metro Jaya mengamankan 21 orang, yang saat ini sedang dimintai keterangan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Selasa (18/8/2026).

Polisi menduga puluhan orang tersebut bukan bagian dari kelompok mahasiswa yang menyampaikan aspirasi. Mereka diduga datang untuk memprovokasi dan memicu benturan antara aparat dan peserta aksi.

"Tujuannya adalah membuat konflik petugas pengamanan dengan peserta yang menyampaikan pendapat di muka umum," ujar Budi.

Pemerintah Terbuka terhadap Aspirasi
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan, penyampaian pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Pemerintah, kata dia, terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat.

"Mungkin ya yang diminta sudah diberikan, tapi belum dijelaskan. Mungkin juga yang dipersoalkan sudah dikerjakan, tapi belum sempurna," kata Qodari di Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Namun, Qodari mengingatkan terdapat sejumlah kebijakan yang merupakan mandat Presiden terpilih, terutama yang menjadi bagian dari visi dan misi saat kampanye.

"Kalau ada kekurangan, diperbaiki. Tapi kalau itu janji kampanye, ya dikasih kesempatan untuk melaksanakan. Kalau nanti ada pemilu lagi, silakan menyampaikan pilihan, pendapat, dan sikap," ujarnya.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa juga menilai aksi mahasiswa merupakan hal yang wajar selama berlangsung tertib. Ia turut menanggapi tuntutan BEM UI terkait penanganan bencana di NTT.
Menurut Saan, pemerintah daerah telah menetapkan status tanggap darurat. Karena itu, yang terpenting saat ini adalah memastikan penanganan korban berjalan maksimal.

"Jadi sekali lagi, pemerintah sudah maksimal yang saya lihat, bahkan rumah sakit lapangan untuk menangani korban-korban yang membutuhkan perawatan medis," kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Senada, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menghormati aksi mahasiswa. Menurutnya, kritik yang disampaikan merupakan bagian dari kontrol publik dan dapat menjadi masukan bagi pemerintah.

"Mudah-mudahan adik-adik memberikan satu semangat tetap kritis kepada pemerintah di jalur yang tepat dan mudah-mudahan itu memberikan satu semangat buat pemerintah juga," pungkas Sahroni.