Diisukan Siapin Jalan Mau Ikut Pilkada

SERANG - Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar membantah tudingan, dirinya tengah mempersiapkan berbagai kebijakan yang akan mempermudahnya mencalonkan diri sebagai Gubernur Banten Periode 2024-2029.

Pria yang biasa dipanggil Al ini menegaskan, maju atau tidaknya dia dalam Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2024, tergantung takdir.

“Saya selalu berprinsip men­jalankan takdir. Saya tidak tahu takdir saya ke depan akan ba­gaimana. Yang pasti, saat ini saya akan menjalankan tugas yang dibebankan kepada saya, dan tidak ada pikiran-pikiran lain,” ujarnya, kemarin.

Ditanya, apakah dirinya be­nar-benar menyerahkan se­mua kepada takdir, atau tetap memilikihasrat ke dunia politik, Al mengatakan, ia menjalank­an tugas sebagai Pj Gubernur Banten sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, kata dia, takdir seseorang bisa berubah sewaktu-waktu.

“Takdir itu kan sesuatu yang secara alami dengan segala tahapan-tahapannya. Ke depan, kita tidak tahu akan seperti apa. Jadi saya akan bekerja seoptimal mungkin, untuk masyarakat Banten. Jadi, saya bekerja saja, tidak tahu akan seperti apa nanti takdirnya,” tegasnya.

Sebelumnya, sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mempertanyakan keputusan Al yang menunjuk Virgojanti sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten.

Penunjukan Virgojanti dituding sebagai upaya Al dalam memuluskan hasratnya untuk terjun pada Pilkada Provinsi Banten 2024. Pasalnya, Virgojanti dianggap punya koneksi khusus dengan Al yang sebet­ulnya adalah Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Provinsi Banten ini.

Terpisah, Direktur Eksekutif Sandekala Institut, Nedi Suryadi menyatakan, hal yang patut diperhatikan publik dalam Pilkada Provinsi Banten 2024, bukan pada perbedaan pendapat dalam ranah kebijakan. Tapi, kemungkinan munculnya poli­tik dinasti.

Sebab, sambung dia, politik dinasti akan menjadi ancaman terhadap demokrasi, lantaran adanya campur tangan kepentingan dinasti yang masuk terhadap demokrasi.

“Ini kemudian yang menjadi paradoks demokrasi di kita hari hari ini,” ujar Nedi.

Menurut dia, setiap kekuasaan punya potensi untuk menindas. Terlebih, jika situasinya dikuasai oleh dinasti politik.

“Jika kita diam dan menjadi objek kekuasaan, kontrol sosial menjadi penting untuk menum­buhkan budaya politik yang maju,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, karakteristik masyarakat di Banten saat ini masih kental dengan paternalistik. Hal tersebut tercer­min dari perilakunya yang tidak memiliki independensi dalam hal pilihan politik.

“Ini adalah warisan dari Orde Baru. Dinasti politik itu berba­haya. Sebab, dinasti cenderung koruptif. Ini tantangan buat kita,” pungkasnya.