Bansos Mengalir ke Rakyat Kecil, Kelas Menengah Jangan Terlupakan

JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui berbagai bantuan sosial (bansos) dan subsidi. Namun, di tengah tekanan biaya hidup dan ketidakpastian ekonomi, perhatian terhadap kelas menengah juga dinilai perlu ditingkatkan.

Sepanjang September 2026, sedikitnya enam program bantuan disalurkan kepada masyarakat. Bantuan tersebut meliputi bantuan pangan beras, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Program Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (JKN), serta Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Khusus bantuan pangan beras, Pemerintah memberikan 10 kilogram beras per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung hingga September 2026 itu diperpanjang sampai Desember.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp17 triliun untuk bantuan pangan beras pada Kuartal IV-2026.

Secara keseluruhan, Pemerintah mengalokasikan Rp508,2 triliun untuk program perlindungan sosial (perlinsos) sepanjang 2026. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, penyaluran bansos periode Juli-September 2026 telah mencapai lebih dari 80 persen dari total 18,3 juta KPM secara nasional.

Tak hanya bansos, berbagai subsidi juga diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Di antaranya subsidi BBM, LPG 3 kilogram, listrik 450 VA dan 900 VA, hingga subsidi pembiayaan perumahan. Total anggaran subsidi pada 2026 mencapai Rp318,8 triliun.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pemberian bansos dan subsidi tersebut penting untuk melindungi kelompok masyarakat yang rentan. Namun, menurutnya, Pemerintah juga perlu memberikan perhatian lebih kepada kelas menengah.

Pasalnya, kelas menengah memiliki peran besar dalam menggerakkan perekonomian, terutama melalui konsumsi rumah tangga. Di sisi lain, kelompok ini berada dalam posisi yang cukup rentan.

"Kelas menengah tidak cukup miskin untuk menerima bansos. Namun, mereka juga tidak cukup kuat untuk sepenuhnya menanggung kenaikan BBM nonsubsidi, biaya sekolah, cicilan, sewa rumah, dan kebutuhan sehari-hari," ujar Yusuf saat dikontak Rakyat Merdeka Group Jumat (11/9/2026).

Menurut dia, kondisi tersebut turut menyebabkan jumlah kelas menengah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

Yusuf mengatakan, kelas menengah merupakan salah satu penopang utama konsumsi rumah tangga. Ketika kelompok ini mulai menahan belanja, dampaknya tidak hanya dirasakan pusat perbelanjaan.

"UMKM, transportasi, restoran, jasa, hingga penerimaan pajak ikut terdampak. Akibatnya, pergerakan ekonomi nasional menjadi kurang lincah," jelasnya.

Selama ini, lanjut Yusuf, kelas menengah berperan sebagai konsumen sekaligus pembayar pajak. Namun, di tengah guncangan ekonomi global, kemampuan mereka menjalankan kedua peran tersebut ikut tertekan.

Karena itu, Pemerintah dinilai perlu menerapkan kebijakan yang mampu menjaga pendapatan riil kelas menengah agar tidak terus tergerus.

Dukungan tersebut, kata Yusuf, tidak harus dalam bentuk bansos. Yang lebih penting adalah memastikan kenaikan biaya hidup tidak jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan.
Selain itu, akses kelas menengah terhadap kredit usaha, pelatihan, serta lapangan kerja formal perlu diperluas.

"Kelompok ini juga membutuhkan kepastian agar ketika pendapatannya sedikit meningkat, tambahan penghasilan tersebut tidak langsung habis untuk membayar kenaikan biaya hidup dan berbagai pungutan," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengusulkan agar cakupan bansos diperluas kepada sekitar 142 juta masyarakat kelas menengah yang masuk kategori aspiring middle class.

"Kelompok ini rentan terdampak inflasi pangan dan naiknya harga energi," kata Bhima.

Menurut Bhima, berbagai bencana yang melanda sejumlah wilayah juga berpotensi semakin menekan daya beli kelas menengah. Karena itu, salah satu instrumen yang dinilai efektif adalah bantuan tunai langsung yang disalurkan ke rekening penerima.

Namun, agar bantuan benar-benar tepat sasaran, penyalurannya harus menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akurat.

"Perlu survei ulang dulu. Kemudian naikkan batas garis kemiskinan dan sasar kelompok miskin dan menengah rentan," pungkas Bhima.