Prabowo Siapkan Pendidikan Gratis hingga PTN, Tim Khusus Segera Dibentuk

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto serius menyiapkan kebijakan pendidikan gratis mulai dari taman kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi negeri (PTN).

Rencana tersebut dibahas dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/9/2026). Pemerintah kini mulai menghitung kebutuhan anggaran, menyusun skema, serta menentukan tahapan penerapannya.

Rapat dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Mendiktisaintek Brian Yuliarto, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Menteri Agama Nasaruddin Umar, MenPANRB Rini Widyantini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Pratikno mengatakan, rapat tersebut membahas langkah pemerintah memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat.
“Bapak Presiden memimpin rapat terbatas tentang pendidikan,” ujar Pratikno.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengungkapkan, pendidikan gratis menjadi salah satu fokus pembahasan. Kebijakan tersebut terutama diarahkan untuk peserta didik jenjang dasar dan menengah, termasuk sejak TK.
“Ini juga akan dimulai dari taman kanak-kanak. Itu yang perlu kami tekankan,” kata Mu’ti.

Pemerintah juga akan mengoptimalkan sejumlah instrumen pembiayaan pendidikan yang sudah berjalan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan, pembahasan pendidikan gratis juga mencakup madrasah, termasuk madrasah negeri.

Pemerintah juga tengah memperkuat dukungan terhadap pendidikan keagamaan dan pondok pesantren. Nasaruddin menyebut Prabowo telah menerbitkan surat keputusan terkait pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama.
“Ini untuk mewadahi secara khusus pondok pesantren yang dikenal dengan Ditjen Pesantren,” ujarnya.

PTN Gratis Masih Dihitung
Sementara itu, Mendiktisaintek Brian Yuliarto mengatakan pemerintah sedang menghitung kebutuhan anggaran untuk mewujudkan pendidikan gratis di PTN.
Perhitungan tersebut mencakup pendapatan PTN dari Uang Kuliah Tunggal (UKT), jalur mandiri, serta sumber penerimaan lainnya.
“Beberapa hitungan sudah kita lakukan,” kata Brian.

Untuk mematangkan rencana tersebut, Prabowo menginstruksikan pembentukan tim khusus yang dipimpin Pratikno. Tim ini akan mengkaji kebutuhan anggaran, skema pembiayaan, hingga tahapan pelaksanaan pendidikan tinggi gratis.
Brian menargetkan kajian tersebut dapat menghasilkan perhitungan yang lebih matang dalam waktu sekitar dua minggu hingga satu bulan.

“Sehingga keinginan dan arahan Bapak Presiden untuk menggratiskan perguruan tinggi negeri ini dapat dilakukan,” ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo menyampaikan rencana pendidikan gratis hingga PTN setelah mendapat keluhan mengenai mahalnya biaya pendidikan dalam acara HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di JCC, Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Saat itu, Prabowo menyatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas kebijakan tersebut.
“Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” kata Prabowo.

Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini menilai rencana pendidikan gratis hingga PTN memungkinkan untuk diwujudkan. Namun, khusus pendidikan tinggi, menurut dia, pemerintah perlu menata kembali pola pembiayaan PTN.

Didik mengusulkan efisiensi dan right sizing dalam pengelolaan PTN agar anggaran negara dapat digunakan lebih optimal untuk membiayai operasional perguruan tinggi.

Ia juga menilai pembiayaan pendidikan tinggi dapat melibatkan PTN dan perguruan tinggi swasta (PTS), dengan PTN memberikan prioritas kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu berdasarkan kemampuan akademik dan prinsip meritokrasi.