Jokowi Pamer KTA PSI di Bandung, Akui Sudah Gabung Sejak Oktober 2025

BANDUNG — Presiden ke-7 RI Joko Widodo akhirnya terang-terangan menunjukkan posisi politiknya di Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Saat menghadiri konsolidasi kader di Bandung, Jawa Barat, Jokowi bahkan memamerkan Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI yang dibawanya.

Jokowi menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) sekaligus pelantikan pengurus PSI Kota Bandung di Hotel Grand Pasundan, Jalan Peta, Bandung, Sabtu (26/9/2026).

Mengenakan ikat kepala Sunda dan kemeja putih, Jokowi disambut meriah ribuan kader PSI. Hadir pula Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, Ketua Harian Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Andi Saiful Haq, Sekretaris Dewan Pembina Grace Natalie, serta anggota Dewan Pembina Isyana Bagoes Oka dan Rusdi Masse Mappasessu.

Dalam sambutannya, Jokowi menegaskan dirinya telah menjadi bagian dari keluarga besar PSI.

“Untuk diketahui oleh seluruh jajaran pengurus PSI dari DPP, DPW, DPD, DPC, DPRT supaya tahu semuanya bahwa saya itu sudah masuk menjadi keluarga besar PSI,” kata Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo itu kemudian mengungkapkan bahwa dirinya telah resmi bergabung dengan PSI sejak 14 Oktober 2025.

“Sudah setahun yang lalu, banyak yang nggak percaya,” ujarnya.

Untuk menegaskan pernyataannya, Jokowi mengangkat KTA PSI miliknya di hadapan para kader.

“Masih kurang jelas? Nih, sekarang saya buka saja kartu anggota saya. Tertulis nama Joko Widodo, nomor keanggotaan, S337220257777777. Saya nggak tahu kenapa nomor tujuhnya banyak sekali,” katanya sambil tertawa.

Pernyataan tersebut langsung disambut sorakan dan teriakan nama Jokowi dari para kader.

Jokowi juga mengingatkan kader PSI agar tidak sekadar membangun struktur organisasi. Menurutnya, struktur partai harus aktif bergerak dan hadir di tengah masyarakat.

“Yang paling penting struktur itu harus hidup, bekerja, harus bisa membangun jaringan komunitas olahraga, budaya, buruh, dan komunitas lain,” tegasnya.

Dia juga meminta kader PSI memperkuat komunikasi dengan tokoh agama, pemuda, perempuan, serta berbagai elemen masyarakat. Kegiatan sosial seperti kerja bakti dan gotong royong juga dinilai penting untuk membangun kedekatan dengan warga.
“Di depan pintu rakyat, kader PSI harus hadir,” ujarnya.

Jokowi juga menyebut PSI berpeluang berkembang menjadi partai besar. Menurutnya, meski tergolong partai baru, keberadaan PSI mulai diperhitungkan.
“Sekarang ini sudah banyak yang ketakutan. Wong sama partai baru saja kok takut, tapi meski partai baru, hati-hati, ini akan menjadi partai besar,” kata Jokowi.

Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali kemudian mengungkapkan rencana pengukuhan Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina PSI. Pengukuhan itu dijadwalkan berlangsung saat Rapimnas sekaligus HUT PSI di Surabaya, 16 November 2026.

“Nanti akan dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pembina,” ujar Ali.

Ali menambahkan, keterlibatan Jokowi dalam berbagai kegiatan konsolidasi PSI di sejumlah daerah kini semakin jelas setelah status keanggotaannya diumumkan secara terbuka.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP PSI Endang Tirtana menyebut bergabungnya Jokowi menjadi momentum penting bagi partainya menghadapi Pemilu 2029.
“Kita semakin optimistis, PSI akan menang di Pemilu 2029 mendatang,” katanya.

Dari kubu Partai Gerindra, Ketua Dewan Kehormatan DPP Gerindra Ahmad Muzani menilai keputusan Jokowi bergabung dengan partai politik merupakan bagian dari hak politik setiap warga negara.

“Hak seorang warga negara dalam berpolitik. Saya kira siapa pun berhak untuk mendapatkan hak politik itu,” kata Muzani di Gedung Merdeka, Bandung, Minggu (27/9/2026).

Pengamat politik Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai pernyataan Jokowi mengenai PSI yang berpotensi menjadi partai besar dapat dibaca sebagai pesan politik kepada partai lain.
“Untuk eksternal, kalimat Jokowi, ini partai baru, tapi hati-hati karena akan menjadi partai besar, jelas psywar politik kepada partai-partai di parlemen,” ujar Agung.

Menurutnya, bagi internal PSI, keterbukaan Jokowi mengenai status keanggotaannya dapat menjadi dorongan moral bagi pengurus dan simpatisan.

Sementara itu, pengamat politik UIN Syarief Hidayatullah Adi Prayitno mempertanyakan anggapan bahwa partai-partai di parlemen merasa terancam oleh langkah Jokowi.

“Apa bener ada yang ketakutan? Siapa tuh. Kalau yang dimaksud ketakutan itu partai parlemen, kayaknya partai parlemen selow-selow aja,” tulis Adi melalui akun X, dikutip Minggu (27/9/2026).