Serangan Houthi di Saudi, Keselamatan Jemaah Umrah Jadi Sorotan

JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bersama Kementerian Luar Negeri diminta meningkatkan kewaspadaan dan memantau kondisi jemaah umrah Indonesia di Arab Saudi. Langkah ini menyusul laporan serangan kelompok Houthi di Bandara Riyadh pada Kamis (8/10/2026).

 

Ketua Komisi Nasional (Komnas) Haji Mustolih Siradj menegaskan, pemerintah perlu memantau perkembangan situasi keamanan di Arab Saudi dan kawasan Timur Tengah. Pemantauan tersebut penting untuk memastikan keselamatan jemaah serta kelancaran penerbangan dari dan menuju Tanah Suci.

 

“Pemerintah, dalam hal ini Kemenhaj, khususnya bekerja sama dengan kedutaan, kemudian Kementerian Perhubungan, harus terus melakukan pemantauan perkembangan di Saudi khususnya dan umumnya di Timur Tengah,” kata Mustolih kepada Redaksi, Jumat (9/10/2026).

 

Menurutnya, serangan di Bandara Riyadh menjadi sinyal bahwa situasi keamanan perlu mendapat perhatian serius. Karena itu, pemerintah harus menyampaikan informasi terkini mengenai kondisi penerbangan kepada penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU).

 

Informasi tersebut diperlukan agar penyelenggara dapat menentukan langkah yang tepat, termasuk menyesuaikan jadwal keberangkatan apabila kondisi keamanan memburuk atau jalur penerbangan ditutup.

 

“Dalam kondisi seperti sekarang, jangan dipaksakan kalau situasinya kemudian wilayah penerbangannya ditutup, kemudian eskalasinya cenderung makin ekstrem,” ujarnya.

 

Mustolih menegaskan, penundaan keberangkatan umrah perlu dipertimbangkan jika konflik semakin meluas dan berpotensi mengancam keselamatan jemaah. Menurutnya, pelaksanaan ibadah tidak boleh mengesampingkan faktor keamanan.

 

“Tentu harus mempertimbangkan keselamatan jemaah kita. Karena keselamatan adalah di atas segala-galanya,” tandasnya.

 

Sementara itu, kelompok Houthi yang berbasis di Yaman dilaporkan meningkatkan serangan terhadap negara-negara produsen minyak di kawasan Teluk Persia. Perkembangan konflik tersebut menjadi perhatian bagi pemerintah Indonesia dalam memastikan keamanan warga negara Indonesia, termasuk jemaah umrah yang berada di Arab Saudi.