PHK Tembus 63.789 Orang, Pemerintah Didesak Buka Lapangan Kerja

JAKARTA - Jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 63.789 orang sepanjang Januari-September 2026. Pemerintah didesak mempercepat penciptaan lapangan kerja agar pengangguran tidak terus bertambah.

 

Berdasarkan data Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), angka tersebut berasal dari pekerja yang melaporkan PHK melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

 

Jawa Barat mencatat laporan PHK terbanyak, yakni 13.044 orang. Disusul Banten sebanyak 7.733 orang, Jawa Timur 6.154 orang, Jawa Tengah 5.585 orang, dan DKI Jakarta 4.587 orang.

 

Kemnaker menyebut angka tersebut masih dapat berubah karena pekerja memiliki waktu hingga enam bulan sejak tanggal PHK untuk mengajukan klaim JKP. Data dalam enam bulan terakhir pun masih berpotensi mengalami pembaruan.

 

Untuk memperluas kesempatan kerja, pemerintah mendorong investasi dan pembangunan industri. Salah satunya melalui operasionalisasi pabrik PT HSG Material Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, Jawa Tengah.

Pabrik bahan bangunan dan material konstruksi tersebut menanamkan investasi sekitar Rp 710 miliar dan menyerap 400 tenaga kerja.

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap investasi baru dapat memperkuat industri, meningkatkan produksi, serta membuka lebih banyak lapangan kerja.

 

Di sisi lain, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menegaskan, aturan ketenagakerjaan memperketat prosedur PHK. Perusahaan wajib memberi pemberitahuan dan mengutamakan perundingan bipartit dengan pekerja.

 

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang menilai, data PHK yang dilaporkan pemerintah belum sepenuhnya menggambarkan kondisi di lapangan. Sebab, masih ada perusahaan yang tidak melaporkan PHK.

 

Menurut Sarman, tekanan usaha dan daya beli masyarakat yang belum pulih berpotensi mendorong gelombang PHK berlanjut jika kondisi ekonomi tidak segera membaik.