Komisi I Dukung Pembatasan Medsos bagi Anak

JAKARTA - Komisi I DPR mendukung langkah Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menertibkan jutaan akun anak di platform digital. Kebijakan ini dinilai penting untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital melalui implementasi PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Anak (PP Tunas).

Anggota Komisi I DPR Cindy Monica mengatakan, aturan tersebut menjadi langkah konkret untuk melindungi anak dari berbagai risiko penggunaan internet. Terlebih, anak-anak kini semakin dekat dengan dunia digital sejak usia dini.
“Perlindungan anak di ruang digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan,” kata Cindy di Jakarta, Minggu (11/10/2026).

Berdasarkan laporan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), TikTok telah menonaktifkan sekitar 9 juta akun pengguna berusia di bawah 16 tahun. Sementara itu, Meta menonaktifkan 184 ribu akun anak di Instagram dan Facebook serta memigrasikan 22,5 juta akun ke kategori akun remaja.

Namun, Meta belum melaporkan langkah kepatuhan untuk platform Threads. Menkomdigi pun mendesak perusahaan tersebut segera memenuhi kewajibannya sesuai PP Tunas.

Cindy menilai, pembatasan akses saja tidak cukup. Platform digital, khususnya yang berisiko tinggi bagi anak, harus memperkuat fitur keamanan, membatasi komunikasi dengan orang asing, menyediakan pengaturan waktu penggunaan, serta memberi ruang bagi orang tua untuk mengawasi aktivitas digital anak.

Menurutnya, perlindungan anak tidak bisa hanya dibebankan kepada orang tua. Pemerintah, penyedia platform, dan masyarakat harus bekerja sama menciptakan ekosistem digital yang aman.

Ia berharap penerapan PP Tunas dievaluasi secara berkala agar mampu mengikuti perkembangan teknologi, sekaligus memastikan anak tetap memperoleh manfaat internet tanpa mengabaikan keselamatan dan kesehatan mental mereka.