Pengelola WTP Serpong Lagoon Akan Disidang DPRD

SETU-DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) bakal memanggil PT Arfa Putra Soegama (APS) selaku pengelola Instalasi Pengolahan Air WTP di Perumahan Serpong Lagoon, Kecamatan Setu. Pemanggilan tersebut dijadwalkan menyusul belum adanya realisasi atas tiga tuntutan warga akibat kasus muntaber.

 

Ketua Komisi II DPRD Tangsel, Ricky Yuanda Bastian mengatakan, pemanggilan terhadap pihak pengelola WTP tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11) lusa. Langkah itu dilakukan untuk meminta penjelasan terkait tindak lanjut tuntutan warga yang hingga kini belum mendapatkan kepastian.

 

"Iya akan kami lakukan pemanggilan hari Kamis, sudah dijadwalkan," ujar Ricky, saat dikonfirmasi, Senin (9/11).

 

Ricky menjelaskan, pada hari yang sama Komisi II juga akan memanggil PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PITS). Namun, kedua pemanggilan tersebut memiliki agenda pembahasan yang berbeda.

 

Pertemuan dengan PITS akan membahas sejumlah hal menyangkut pengelolaan serta rencana kerja sama ke depan. Sedangkan, pemanggilan PT APS secara khusus akan menyoroti persoalan yang dikeluhkan warga Serpong Lagoon.

 

Ia menegaskan, pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut atas surat pengaduan yang disampaikan masyarakat kepada DPRD Tangsel. "Ini kita yang panggil terkait surat dari warga," katanya.

 

Anggota Komisi II DPRD Tangsel, Badrusalam menegaskan, bahwa lembaga legislatif akan mengawal persoalan tersebut. Menurutnya, kepentingan masyarakat yang mengalami kerugian akibat persoalan di lingkungan tempat tinggal harus menjadi perhatian seluruh pihak terkait.

 

"Prinsipnya, DPRD berpihak kepada masyarakat yang dirugikan terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar," jelasnya.

 

Ia meminta pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab tidak lepas tangan dan segera menunjukkan langkah penyelesaian. DPRD juga akan meminta masing-masing pihak memaparkan upaya yang telah dilakukan maupun rencana konkret untuk menuntaskan persoalan tersebut.

 

"Para pihak yang dianggap bertanggung jawab atas kasus muntaber harus bisa menyelesaikan persoalan yang telah dilakukan. DPRD akan mengagendakan perihal ini, dan para pihak kita akan undang untuk menjelaskan upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan," jelasnya.

 

Sementara, warga Serpong Lagoon, Arnis Silvi mengungkapkan, hingga kini belum ada satu pun dari tiga tuntutan warga yang direalisasikan oleh pihak pengelola. Padahal, seluruh poin tersebut telah disampaikan secara langsung dalam mediasi sebelumnya.

 

Tiga tuntutan itu mencakup permintaan maaf secara tertulis dari pihak pengelola, pembayaran ganti rugi atas kerugian yang dialami warga, serta pembebasan tagihan air yang bersumber dari pengelolaan WTP.

 

"Per hari ini tidak ada. Tiga tuntutan warga tidak dipenuhi semua. Tidak ada permintaan maaf tertulis, tidak ada ganti rugi, dan tidak ada pembebasan tagihan air," ujar Arnis.

 

Kekecewaan warga juga bertambah lantaran tagihan air untuk bulan ini masih mencantumkan biaya penggunaan air dari WTP. Arnis bahkan menunjukkan bukti tagihan yang diterimanya dengan total pembayaran sebesar Rp 693.876.

 

Warga sebelumnya mengajukan tuntutan penggantian biaya pengobatan rumah sakit dan berbagai pengeluaran lain yang timbul akibat persoalan air di lingkungan perumahan tersebut. Total nilai kerugian yang diajukan warga mencapai hampir Rp 539 juta.

 

Meski demikian, angka tersebut belum ditetapkan sebagai nilai kompensasi final. Dalam mediasi 27 Oktober lalu, pihak pengelola menyampaikan akan terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap dokumen dan bukti pengeluaran yang diserahkan warga.

 

Pemeriksaan meliputi kwitansi pembayaran pengobatan maupun bukti pengeluaran lainnya. Sementara biaya yang telah ditanggung BPJS Kesehatan atau asuransi tidak akan dimasukkan dalam perhitungan ganti rugi.

 

Namun, lebih dari sepekan setelah mediasi berlangsung, warga mengaku belum memperoleh kejelasan mengenai hasil verifikasi maupun kepastian pembayaran kompensasi. Kondisi tersebut membuat warga kembali mempertanyakan komitmen pengelola dalam memenuhi tuntutan yang telah disepakati untuk ditindaklanjuti.(rmn)