TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

PORPROV 2026

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Otomotif

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

Piala Dunia 2026

RELIJIUCITY

Indeks

Dewan Pers

Anggota DPRD Banten, Ida Hamidah Tolak Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo

Badak Jawa Adalah Jati Diri Warga Banten

Reporter & Editor : Ari Supriadi
Kamis, 19 November 2026 | 08:45 WIB
Anggota DPRD Provinsi Banten, Ida Hamidah.(Istimewa)
Anggota DPRD Provinsi Banten, Ida Hamidah.(Istimewa)

PANDEGLANG - Penolakan wacana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari berbagai kalangan terus menguat, mulai dari masyarakat, pemerhati lingkungan, mahasiswa, politisi, akademisi hingga pemerintah daerah turut bersuara. Suara serupa juga dilontarkan oleh anggota DPRD Provinsi Banten, Ida Hamidah. Politisi dari Dapil Pandeglang ini mengatakan, publik berhak untuk menanyakan wacana pemerintah pusat yang akan merelokasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur. Pemerintah pusat mestinya memberikan jawaban secara terbuka dan bukan hanya menyampaikan klarifikasi sepihak.

 

“Wacana pemindahan Badak Jawa ini sudah membuat gaduh, masyarakat Pandeglang dan juga rakyat Indonesia tidak rela jika Badak Jawa yang sejak ratusan tahun berada di Semenanjung Ujung Kulon sebagai habitat alaminya harus dipindahkan ke tempat lain yang belum tentu sesuai dengan habitat aslinya,” ungkap Ida Hamidah kepada tangselpos.id, Kamis (19/11/2026).

 

Politisi PPP ini menanyakan apakah secara sains sudah ada kajian ilmiah yang independen dan dipublikasikan terkait bukti bawah Ujung Kulon sudah tidak layak sebagai habitat Badak Jawa. Kemudian sebaliknya apakah juga sudah ada kajian ilmiah jika Taman Nasional Alas Purwo yang akan menjadi tempat baru merupakan habitat yang cocok untuk Badak Jawa.

 

“Faktanya, pada 10 Oktober 2026 kemarin, kamera trap merekam kelahiran anak badak dari induk Desy di Ujung Kulon. Itu bukti habitatnya masih produktif dan masih berfungsi. Jangan jadikan ancaman tsunami sebagai alasan tunggal, sementara penguatan mitigasi di Ujung Kulon belum maksimal dilakukan,” tegasnya.

 

Pertanyaan kedua, yakni soal risiko translokasi Badak Jawa ke lokasi baru. Menurutnya, upaya translokasi pernah dilakukan tahun lalu dengan hasil yang gagal. Pada 7 November 2025 atau tiga hari setelah Badak Jawa yang diberi nama Mustofa direlokasi dari Semenanjung Ujung Kulon ke Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA), fasilitas konservasi semi-in-situ yang masih berada di dalam kawasan TNUK, haru mati mengenaskan dengan luka dan penyakit.

 

“Kita harus belajar dari Badak Mustofa dengan ambisi program second habitat, pemindahan itu memakan korban satu badak mati. Translokasi Badak Mustofa ini jarak dekat yang masih dalam satu kawasan TNUK tetapi tidak bisa, lantas bagaimana akan dilakukan hal serupa untuk jarak sebih dari 1.100 kilometer. Nyawa satu Badak Jawa ini sangat berharga, karena populasinya kurang dari 100 ekor,” sambung Ida.

 

 

Kemudian pertanyaan ketiga adalah soal tata ruang dan transparansi. Dirinya mengapresiasi klarifikasi ESDM bahwa TNUK bukan wilayah tambang, tetapi masyarakat Banten masih butuh bukti, bukan hanya pernyataan. "Kami minta peta dan koordinat resmi WUP (Wilayah Usaha Pertambangan, red) perairan itu dibuka ke publik. Jangan sampai ada kebijakan yang tumpang tindih, di satu sisi kita bicara konservasi namun di sisi lain perairan penyangga Ujung Kulon masuk peta pertambangan yang berpotensi mengancam kelestarian lingkungan dan konservasi satwa yang ada di TNUK,” paparnya.

 

Sebagai wakil rakyat, dirinya secara tegas menolak pemindahan Badak Jawa sebelum ada kajian ilmiah independen, terbuka, dan melibatkan ahli, perguruan tinggi di Banten, Kesultanan Banten, masyarakat adat, dan DPRD Banten. Ia juga meminta pemerintah pusat mencabut atau merevisi status WUP di perairan sekitar Ujung Kulon dalam Kepmen ESDM 65.K Tahun 2026 dan memberikan jaminan tertulis bahwa TNUK dan zona penyangganya steril dari pertambangan selamanya.

 

“Prioritaskan konservasi in-situ, tambah ranger, perkuat pengawasan, perluas kawasan penyangga, dan sejahterakan masyarakat sekitar TNUK di Pandeglang. Itu jauh lebih murah dan lebih aman dari pada memindahkan badak. Badak Jawa itu bukan hanya satwa. Bagi kami, itu adalah marwah Banten. Kalau badaknya hilang dari Banten, hilang juga sebagian dari jati diri kami,” pungkasnya.(*)

Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
RM ID
Banpos
Satelit