TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

PORPROV 2026

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Otomotif

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

Piala Dunia 2026

RELIJIUCITY

Indeks

Dewan Pers

13 Ribu Pekerja Dapat Perlindungan

Pemkot Serang Siapkan Rp 3 Miliar

Reporter & Editor : Redaksi
Jumat, 20 November 2026 | 09:00 WIB
Wali Kota Serang Budi Rustandi, (Banten Pos/Aceng Murtado)
Wali Kota Serang Budi Rustandi, (Banten Pos/Aceng Murtado)

SERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menyiapkan anggaran sekitar Rp 3 miliar untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi sekitar 13 ribu pekerja rentan pada 2027. Program tersebut menyasar sejumlah kelompok masyarakat, mulai dari ketua RT/RW, kader Posyandu, guru ngaji, marbot, pemandi jenazah hingga pengemudi ojek online (ojol).

 

Kepastian tersebut disampaikan Wali Kota Serang, Budi Rustandi, usai melakukan pertemuan dengan jajaran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Banten dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Serang, Kamis (19/11).

 

Budi mengatakan, program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut merupakan bagian dari komitmennya dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, khususnya kelompok pekerja yang memiliki risiko saat menjalankan aktivitas sehari-hari.

 

Berdasarkan data sementara, terdapat 2.968 ketua RT/RW, 3.218 kader Posyandu, 3.542 guru ngaji, 809 marbot, 2.136 pemandi jenazah, serta 300 pengemudi ojol yang telah terdata dan terverifikasi.

 

"Jumlahnya sekitar 13.000 kurang lebihnya dan ini masih bisa terus bertambah sambil menunggu data-data yang lain. Ini bagian daripada komitmen Pemerintah Kota Serang dalam rangka perlindungan sosial untuk warga Kota Serang. Insyaallah program ini akan berkelanjutan," ujarnya.

 

Budi menjelaskan, perlindungan tersebut ditujukan untuk mengantisipasi risiko kecelakaan kerja maupun kejadian lain yang tidak diinginkan. Dengan adanya jaminan sosial ketenagakerjaan, masyarakat yang mengalami musibah diharapkan mendapatkan santunan sesuai ketentuan yang berlaku.

 

Ia mencontohkan kasus warga Kota Serang yang meninggal dunia saat berada di Taiwan. Pemkot Serang berencana memberikan santunan sekitar Rp90 juta kepada keluarga korban, termasuk dukungan beasiswa bagi anaknya.

 

Menurutnya, program perlindungan tersebut mulai diupayakan pada tahun anggaran 2026 melalui perubahan APBD. Namun, pelaksanaannya masih menunggu penyelesaian proses verifikasi data calon penerima manfaat.

"Sekarang di perubahan juga sudah bisa, tapi tinggal menunggu data verifikasinya. Ada beberapa kekurangan yang belum selesai. Saya minta segera didorong agar mereka bisa menerima manfaatnya," katanya.

 

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Banten, Muhyidin, mengapresiasi langkah Pemkot Serang yang telah mengalokasikan anggaran untuk memberikan perlindungan kepada pekerja rentan.

 

Ia mengungkapkan, dari sekitar 304.000 pekerja sektor formal dan informal di Kota Serang, baru sekitar 116.000 pekerja atau 38 persen yang telah terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan.

"Artinya, ke depan kita masih ada tantangan untuk memberikan perlindungan kurang lebih sekitar 62 persen lagi. Sebagian besar itu ada di sektor informal," ungkapnya.

 

Menurut Muhyidin, tantangan utama perluasan kepesertaan berada pada pekerja informal. Sebagian dari mereka belum memiliki kemampuan finansial untuk membayar iuran secara mandiri sehingga membutuhkan dukungan pemerintah.

 

"Pekerja informal itu sebagian besar orang yang belum punya kemampuan untuk membayar iuran sehingga harus ada intervensi. Alhamdulillah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota, intervensi tangan-tangan baik dari pemerintah sudah dilaksanakan," katanya.

 

Ia menambahkan, perlindungan terhadap sekitar 13 ribu pekerja rentan yang diinisiasi Pemkot Serang menjadi salah satu bentuk intervensi untuk meningkatkan cakupan kepesertaan.

"Beliau sejak akhir tahun ini, bulan November, melindungi 13.000-an pekerja dari segala macam profesi yang memang perlu intervensi atau bantuan dari pemerintah," jelasnya.

 

Muhyidin mengatakan, pihaknya menargetkan tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Serang dapat mencapai minimal 50 persen dari total pekerja pada tahun ini.

 

Untuk mencapai target tersebut, BPJS Ketenagakerjaan akan memperluas perlindungan melalui sejumlah strategi, di antaranya menyasar perusahaan skala besar dan menengah beserta mitra kerjanya, pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), pekerja di pasar tradisional maupun modern, serta kelompok pekerja rentan.

 

"Kami fokus kepada perusahaan skala besar dan menengah. Ekosistemnya juga kami garap, termasuk vendor-vendor dan mitra kerjanya. Kemudian UKM, ekosistem pasar, baik pasar modern maupun tradisional, serta perlindungan pekerja rentan," paparnya.

 

Pihaknya juga mendorong keterlibatan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), termasuk kontribusi masyarakat secara pribadi untuk membantu membiayai perlindungan pekerja yang kurang mampu.

 

Di sisi lain, Yusuf Suprapto, Kepala BPKAD Kota Serang menyampaikan, untuk tahun anggaran 2027, Pemkot Serang telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 3 miliar untuk membiayai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi kelompok masyarakat tersebut.

Anggaran itu dialokasikan untuk enam kecamatan guna mengakomodasi perlindungan bagi guru ngaji, pemandi jenazah, kader Posyandu, serta kelompok penerima lainnya, termasuk sekitar 300 pengemudi ojol.

 

"Total anggaran 2027 yang sudah kita siapkan kurang lebih Rp3 miliar untuk enam kecamatan. Anggaran ini tidak mengalami kenaikan, masih sama dengan 2026," tandasnya.

Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
RM ID
Banpos
Satelit