UU Perampasan Aset Disahkan, Koruptor Bisa Dimiskinkan
JAKARTA - DPR resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset setelah pembahasan panjang selama 18 tahun. Lewat aturan ini, negara dapat menyita dan merampas aset hasil tindak pidana, termasuk korupsi, penipuan hingga kejahatan judi online (judol).
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri empat Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal.
Sebelum pengesahan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan legislasi tersebut.
Puan kemudian meminta persetujuan anggota Dewan untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Seluruh anggota yang hadir menyatakan setuju.
Pemerintah diwakili Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.
Usai rapat, Puan menegaskan pengesahan UU Perampasan Aset merupakan hasil pembahasan panjang, bukan karena tekanan pihak tertentu.
“Hari ini kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, melainkan karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Puan.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, UU ini memungkinkan negara menelusuri dan merampas aset hasil berbagai tindak pidana. Aset yang disita dapat dikembalikan kepada korban maupun negara sesuai ketentuan.
“Jadi, misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online, itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset,” ujar Dasco.
Menurutnya, aturan ini memperberat konsekuensi bagi pelaku kejahatan. Mereka tidak hanya menghadapi hukuman pidana, tetapi juga berpotensi kehilangan kekayaan hasil tindak pidana.
Dasco berharap mekanisme tersebut dapat memberikan efek jera, terutama bagi bandar judi online yang telah merugikan masyarakat.
“Ini salah satu cara memberikan efek jera kepada bandar-bandar yang kemudian pada saat ini beroperasi dan memakan korban rakyat-rakyat kecil yang main judi online,” ujarnya.
Dasco menambahkan, negara tetap dapat mengejar aset meski pelaku melarikan diri. Hasil perampasan nantinya dikelola badan pengelola hasil perampasan aset untuk dikembalikan kepada negara maupun masyarakat sesuai ketentuan.
“Hasil kejahatannya akan kembali ke rakyat. Kenapa kemudian tadi ada Badan Pengelolaan Hasil Perampasan Aset? Jadi misalnya terdakwanya kabur, tapi kemudian asetnya bisa disita, langsung disita,” ungkapnya.
Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman mengatakan, UU ini mencakup sejumlah tindak pidana, di antaranya korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan manusia serta penyelundupan senjata.
Aturan tersebut juga menjangkau penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat. Ketentuan ini dapat diterapkan pada kejahatan terkait judol jika memenuhi unsur tindak pidana yang diatur.
Habiburokhman menegaskan, salah satu tujuan UU ini adalah memastikan hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada korban.
“Jadi nantinya uang yang sudah dikumpulkan oleh pelaku, bisa dikembalikan ke korban penipuan, selain diserahkan ke negara,” katanya.
UU ini juga mengatur mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCB), yakni perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Prosesnya meliputi penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan hingga pemeriksaan di pengadilan.
“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” ujar Habiburokhman.
Ketentuan perampasan hasil tindak pidana diatur, antara lain, dalam Pasal 5. Negara dapat merampas aset hasil kejahatan, termasuk kekayaan yang telah dialihkan atau diubah ke bentuk lain.
Jika aset yang seharusnya dirampas tidak dapat dieksekusi, harta sah milik pelaku dapat disita sebagai pengganti. Nilainya harus wajar dan seimbang dengan aset yang semestinya dirampas.
Sementara Pasal 6 membuka mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu, seperti ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, tidak diketahui identitasnya atau tidak diketahui keberadaannya.
Mekanisme ini memiliki sejumlah persyaratan. Salah satunya, nilai aset yang dimohonkan untuk dirampas minimal Rp 1 miliar berdasarkan permintaan Jaksa Pengacara Negara kepada pengadilan. Perampasan melalui mekanisme tersebut juga tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.
Meski demikian, pengesahan UU Perampasan Aset mendapat kritik dari Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman.
Zaenur menilai, UU tersebut belum cukup kuat menjadi instrumen pemberantasan korupsi karena tidak mengatur mekanisme unexplained wealth, yakni penanganan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya secara wajar.
“Yang paling mendasar, yang menurut saya sangat mengecewakan adalah RUU ini tidak mengatur unexplained wealth,” ujarnya kepada Redaksi, kemarin.
Dia juga mengkritik Pasal 72 yang membatasi mekanisme perampasan aset hanya terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah UU berlaku.
Dengan ketentuan tersebut, aset hasil kejahatan yang dilakukan sebelum UU berlaku tidak dapat dijangkau melalui mekanisme perampasan dalam aturan baru.
“Artinya memang benar-benar terbukti bahwa DPR itu takut terhadap mekanisme perampasan harta yang tidak wajar,” kata Zaenur.
Menurutnya, pembatasan tersebut membuat daya jangkau UU Perampasan Aset belum maksimal. Padahal, perampasan aset dinilai penting agar pelaku kejahatan tidak dapat menikmati kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum.
Internasional | 1 hari yang lalu
Pos Banten | 23 jam yang lalu
Pos Banten | 2 hari yang lalu
Olahraga | 3 hari yang lalu
Nasional | 2 hari yang lalu
PORPROV 2026 | 13 jam yang lalu
Nasional | 1 hari yang lalu
Olahraga | 2 hari yang lalu
Nasional | 3 hari yang lalu
Olahraga | 2 hari yang lalu






