TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum dan Kriminal

Advertorial

Indeks

Dewan Pers SinPo
Perry Warjiyo Pensiun Tahun Ini

Sri Mulyani Digosipkan Incar Kursi Gubernur BI

Laporan: AY
Jumat, 20 Januari 2023 | 08:47 WIB
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. (Ist)
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. (Ist)

JAKARTA - Masa jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo tinggal sebentar lagi. Hanya sekitar 4 bulan lagi. Menjelang Perry pensiun, ada gosip yang menyebutkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani mengincar posisi Gubernur BI. Betulkah?

Perry dilantik menjadi Gubernur BI pada 24 Mei 2018. Masa jabatannya akan habis pada 24 Mei 2023. Menjelang akhir masa jabatan ini, Pemerintah akan melakukan penjaringan nama untuk kemudian diserahkan di DPR. DPR lalu melakukan fit and proper test terhadap calon yang diajukan Pemerintah.

Layaknya isu reshuffle kabinet, pergantian Gubernur BI juga menyita perhatian, terutama di kalangan politisi. Sejumlah nama masuk radar calon Gubernur BI. Bahkan, dalam obrolan di sebuah WhatsApp Group, ada seorang politisi yang menyebutkan bahwa Sri Mulyani mengincar posisi yang akan ditinggal Perry tersebut.

Menanggapi gosip tersebut, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, tegas membantah. Ia memastikan, kabar itu tidak benar.

Menurut Yustinus, sampai saat ini, Sri Mulyani fokus menjalankan tugasnya sebagai Menteri Keuangan. Tak terbesit sedikit pun untuk melirik jabatan lain.

"Bu Sri Mulyani senantiasa menjalankan tugas dan amanah dengan penuh tanggung jawab dan profesional. Tegak lurus pada Presiden dan melakukan langkah-langkah yang terukur sesuai tata kelola dan etika publik yang baik," tegas Yustinus, saat dikonfirmasi Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Group) tadi malam.

Terlebih, kata dia, saat ini ekonomi dunia dilanda ketidakpastian. Sehingga, yang dilakukan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu fokus melaksanakan tugas dari Presiden Jokowi.

"Menjalankan tugas sebagai bendahara negara, menjaga perekonomian dengan kebijakan fiskal," tutur Yustinus.

Bukti keseriusan dan fokus Sri Mulyani, kata Yustinus, APBN 2023 disusun dengan semangat optimisme, tapi juga waspada. Hal ini dilakukan karena perang Rusia-Ukraina memberikan dampak yang signifikan, termasuk pada ketahanan maupun harga energi dan pangan, yang menambah tekanan pada inflasi global.

Sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan, momentum pemulihan ekonomi dunia memang kemudian menjadi dimoderasi karena kenaikan inflasi global yang sangat tinggi," tutur Yustinus.

Di Senayan, Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengaku tidak ingin berandai-andai soal pergantian Gubernur BI. Kata dia, berdasarkan aturan main yang berlaku, calon Gubernur BI diusulkan Presiden. Posisi DPR hanya menunggu nama-nama yang diajukan Presiden.

Sampai saat ini, belum ada pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) calon Gubernur BI. Kata Hendrawan, tim itu domainnya Pemerintah.

"Tidak elok bila kami berspekulasi untuk nama-nama tertentu, baik dalam artian memuji atau mengkritisinya. Kita tunggu saja dengan modal sabar dan kearifan," ungkap politisi senior PDIP itu.

Soal nama, memang Hendrawan tidak mau menyebut. Namun, di sektor fiskal dan moneter, Indonesia butuh figur yang andal dengan rekam jejak dan reputasi yang terpuji.

"Menurut senior saya, Kwik Kian Gie, tiga lembaga yang SDM-nya di atas rata-rata itu adalah Kementerian Keuangan, BI, dan Bappenas. Jadi tidak akan terjadi defisit talenta," cetus Hendrawan.

Sementara, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, setidaknya calon Gubernur BI harus memiliki lima kriteria. Pertama, berani menolak melanjutkan burden sharing atau cetak uang dalam rangka menyelamatkan defisit APBN. Kedua, mencari opsi stabilitas kurs terpaku pada kebijakan konvensional naik turunkan suku bunga acuan.

Ketiga, memiliki integritas atau tidak punya masalah konflik kepentingan dan track record yang bersih. Keempat, punya komitmen mengarahkan kebijakan moneter yang pro lingkungan. Kelima, paham dan mampu mengendalikan arah perkembangan teknologi termasuk soal rupiah digital dan cepatnya inovasi fintech payment.

Lantas, siapa sosok yang cocok? "Harus ada wajah baru, jangan daur ulang pengambil kebijakan yang lama. BI butuh penyegaran. Internal BI kan banyak kader yang capable dan bagus. Jadi, jabatan puncak Gubernur BI harusnya diambil dari kandidat internal yang potensial," pungkasnya. rm.id

Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
sinpo
sinpo
sinpo