Fraksi PPP Ingkatkan Dampak Negatif Pengembangan Pariwisata di Pandeglang

PANDEGLANG - Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Pandeglang menyampaikan pandangan umum terhadap nota usulan bupati atas usulan dua raperda, yakni Raperda tentang Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2023-2025 dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2023-2043.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi PPP mengingatkan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan sektor pariwisata harus disertai dengan langkah-langkah nyata dalam upaya mempertahankan nilai-nilai kultural atau kearifan lokal.

Dengan begitu raperda tersebut bisa menjadi perda yang tidak terjadi gesekan terhadap nilai kultural yang hidup di tengah masyarakat.

“Karena perlu kami sampaikan ketika pariwisata menjadi proyek unggulan daerah maka akan muncul tiga efek dari pengembangan pariwisata, yaitu prostitusi, lokalisasi hiburan, dan perjudian. Sehingga pesan ini perlu fraksi kami sampaikan sejak awal,” ujar Ketua Fraksi PPP, Y. Rusmiyadi, saat menyampaikan pandangan umum fraksinya dalam agenda rapat paripurna di Gedung DPRD Pandeglang, Rabu (15/2/2023) sore.

Fraksi PPP juga meminta jawaban kepada bupati dan wakil bupati terkait bagaimana destinasi wisata dibuka dengan infrastruktur pendukung terutama sarana jalan yang masih belum memadai, sehingga menghambat kedatangan wisatawan lokal maupun asing.

Kemudian bagaimana upaya pemerintah membuka lahan pekerjaan untuk warga lokal di sekitar lokasi wisata. “Apakah pemerintah daerah sudah menyiapkan konsep wisata halal tourism atau syariah?,” tanya Rusmiyadi.(rie)