Yang Di-OTT KPK, Wali Kota Bandung Yana Mulyana

BANDUNG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, operasi senyap itu dilakukan di Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/4).

Salah satu pihak yang ditangkap dalam operasi senyap itu adalah Wali Kota Bandung Yana Mulyana.

"Sembilan orang sudah ditangkap, termasuk wali kota (Bandung)," ujar Ketua KPK Firli Bahuri lewat pesan singkat, Sabtu (15/4).

Firli menyebut, komisinya tidak pernah berhenti bekerja untuk memberantas korupsi.

"KPK masih ada. Satu lagi kepala daerah ditangkap karena melakukan korupsi. Saya pernah menyampaikan pada saat rakor dengan seluruh kepala daerah, bahwa kalau kepala daerah masih korupsi pasti kami tangkap. Itu dibuktikan hari ini Wali Kota Bandung YM ditangkap, menyusul bupati Meranti," sambungnya.

Ini merupakan OTT ketiga KPK dalam bulan ini. Sebelumnya, pada Kamis (6/4), KPK menangkap Bupati Meranti, Riau, Muhammad Adil.

Adil kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap penerimaan fee perusahaan umrah dan pemberian suap terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selanjutnya, pada Selasa (11/4), tim komisi antirasuah menggelar operasi senyap di Semarang, Jakarta, Jawa Barat dan Surabaya. KPK menetapkan 10 tersangka.

Enam pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjadi tersangka penerima suap terkait pembangunan jalur kereta api di sejumlah wilayah tahun anggaran 2018-2022.

Keenam pejabat Ditjen Perkeretaapian Kemenhub itu adalah Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi, PPK Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah (BTP Jabagteng) Bernard Hasibuan dan Kepala BTP Jabagteng Putu Sumarjaya.

Lalu, PPK BPKA Sulsel Achmad Affandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah, dan PPK BTP Jabagbar Syntho Pirjani Hutabarat.

Sementara empat direktur perusahaan menjadi tersangka pemberi suap. Direktur PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma, Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Muchamad Hikmat, dan Direktur PT KA Manajemen Properti Yoseph Ibrahim.

Adil kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap penerimaan fee perusahaan umrah dan pemberian suap terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selanjutnya, pada Selasa (11/4), tim komisi antirasuah menggelar operasi senyap di Semarang, Jakarta, Jawa Barat dan Surabaya. KPK menetapkan 10 tersangka.

Enam pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjadi tersangka penerima suap terkait pembangunan jalur kereta api di sejumlah wilayah tahun anggaran 2018-2022.

Keenam pejabat Ditjen Perkeretaapian Kemenhub itu adalah Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi, PPK Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah (BTP Jabagteng) Bernard Hasibuan dan Kepala BTP Jabagteng Putu Sumarjaya.

Lalu, PPK BPKA Sulsel Achmad Affandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah, dan PPK BTP Jabagbar Syntho Pirjani Hutabarat.

Sementara empat direktur perusahaan menjadi tersangka pemberi suap. Direktur PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma, Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Muchamad Hikmat, dan Direktur PT KA Manajemen Properti Yoseph Ibrahim.

Keenam pejabat DJKA menerima suap dengan total Rp 14,5 miliar dari empat proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Keempatnya yakni proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso.

Lalu, proyek pembangunan jalur kereta api trans Sulawesi di Makassar Sulawesi Selatan; beserta empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur Jawa Barat. Serta, proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera. rm.id