TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

Indeks

Dewan Pers SinPo
Dialog Dengan Warga Di Sumut

Jokowi: Setuju BBM Naik? Rakyat Serempak: Tidak!!!

Oleh: US/AY
Jumat, 08 Juli 2022 | 13:21 WIB
Presiden Joko Widodo. (Dok. Setpres)
Presiden Joko Widodo. (Dok. Setpres)

MEDAN - Presiden Jokowi cek ombak soal kemungkinan menaikkan harga BBM. Saat berpidato di hadapan warga Sumatera Utara (Sumut), kemarin pagi, Kepala Negara menanyakan soal itu secara langsung.

"Kalau BBM naik, ada yang setuju?" tanya Jokowi. "Tidak!!!" jawab warga, serempak.

Dialog terbuka ini terjadi ketika Jokowi memberi sambutan di puncak Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29, di Lapangan Merdeka, Kota Medan, kemarin. Jokowi datang bersama Ibu Iriana, dengan mengenakan baju adat Toba.

Sejumlah pejabat ikut mendampingi. Antara lain, Mensesneg Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Mendagri Tito Karnavian, Menkop UKM Teten Masduki, Mentan Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Wali Kota Medan Bobby Nasution, dan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.

Kehadiran Jokowi dan rombongan ini disambut meriah. Tarian Semarak Indonesiaku dimainkan. Jokowi juga diberikan tongkat ‘Balehat Raja’ yang memiliki arti sebagai lambang kekuatan dalam menjalankan kepemimpinan di Tanah Air.

Selesai rangkaian seremonial, Jokowi berpidato di mimbar. Salah satu ceritanya soal gejolak harga minyak dunia. Kata Jokowi, harga minyak dunia saat ini naik hingga 2 kali lipat. Dari 60 dolar AS per barel menjadi 110 sampai 120 dolar AS per barel.

Kondisi ini diperparah perang Rusia-Ukraina. Akibatnya, keuangan negara morat-marit. Beban subsidi yang harus ditanggung kian membengkak.

Karena itu, Jokowi mencoba melempar wacana untuk menaikkan harga BBM. Meskipun RI-1 itu sudah tahu jawabannya. "Ini kita masih kuat dan kita berdoa supaya APBN tetap masih kuat memberi subsidi," kata Jokowi.

"Kalau (APBN) sudah tidak kuat, mau gimana lagi? Ya kan? Kalau BBM naik, ada yang setuju?" tanya mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Spontan warga menjawab "Tidak!!!". "Pasti semua akan ngomong tidak setuju," timpal Jokowi.

Ia menjelaskan, Indonesia mengimpor minyak dari luar negeri. Jumlahnya separuh dari kebutuhan BBM seluruh Indonesia.

"Sudah dua kali lipat, hati-hati. Negara kita ini, kita masih tahan untuk tidak menaikkan yang namanya Pertalite. Negara lain yang namanya BBM, bensin itu sudah di angka Rp 31 ribu di Jerman," bebernya.Ia juga mencontohkan negara terdekat. Seperti di Singapura, harga BBM sudah tembus Rp 31 ribu.

"Thailand sudah Rp 20.000. Kita masih Rp 7.650 karena apa? Disubsidi oleh APBN," terangnya.

Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade paham betul, jika subsidi BBM yang ditanggung negara kian membengkak. Namun, ia tetap berharap harga BBM tidak naik tahun ini.

"Kami meminta Pemerintah mengambil keputusan terbaik. Tentu karena masyarakat masih menanggung beban berat, karena pandemi, kalau bisa jangan naik dulu," harap politisi Partai Gerindra ini, kepada Rakyat Merdeka melalui sambungan telepon, dari Mina, Arab Saudi, tadi malam.

Menurutnya, Pemerintah bisa mengambil kebijakan alternatif untuk mengurangi beban subsidi. Seperti dilakukan saat ini, yaitu melakukan pembatasan pembelian BBM subsidi menggunakan aplikasi MyPertamina.

Pengamat Energi Mamit Setiawan mahfum jika Jokowi mulai harap-harap cemas melihat gejolak minyak dunia saat ini. Dia mengakui, kondisi saat ini memang berat.

"Saya kira pemerintah perlu mengambil suatu tindakan, agar subsidi tidak terlalu besar," kata Mamit, tadi malam.

Tapi, tindakan itu tidak dengan menaikkan harga BBM. Melainkan dengan kebijakan pembatasan lewat pembelian menggunakan aplikasi MyPertamina, hingga jika perlu melakukan reformasi subsidi.

"Karena meskipun ada pembatasan, ada overkuota. Kalau overkuota, serba salah. Memang perlu ada pembatasan subsidi kepada masyarakat. Tapi perlu juga ada reformasi subsidi, yakni dari subsidi barang ke orang," jelasnya. (rm.id)

Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
sinpo
sinpo
sinpo