Soal Papua, Mega Geregetan

JAKARTA - Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnopu­tri angkat bicara soal konflik di Papua. Sebagai mantan orang nomor satu di Indonesia, dia mengaku heran sekaligus sedih, kenapa sampai sekarang konfliknya tidak pernah usai.

Hal itu disampaikan Mega saat menghadiri acara peresmian KRI Bung Karno-369 di Dermaga Kolinlamil TNI Angkatan Laut, Jakarta Utara, Kamis (1/6). Dalam sambutan­nya, Mega ikut menyoroti ulah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di tanah Papua.

"Rasanya saya sedih loh, ini boleh lah, kok urusan Papua saja, menurut saya, nggak selesai-selesai. Jadi, saya sendiri terus bingung sendiri, terus saya sendiri mikir sendiri," kata Mega yang duduk diapit Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Muhammad Ali.

Mega mengaku, paham betul perma­salahan di Bumi Cendrawasih, lantaran pernah menjabat sebagai presiden tahun 2001 sampai 2004. Saat itu, dirinya sering memerintahkan Panglima TNI mencari tahu penyebab gejolak di ber­bagai daerah, termasuk Papua.

“Saya tahu dan saya tahu banget bukannya tahu saja, kan dulu saya juga bisa punya panglima suka saya perintah, jadi saya lihat ini kenapa ya? Salahnya di mana ya?" ucap Ketua Umum PDIP ini.

Dia pun mengusulkan, TNI menggunakan perang psikologi terhadap KKB dengan menerjunkan beberapa batalion ke Papua. Menurutnya, hal itu bisa membuat efek gentar kepada kelompok yang terus mengusik kedamaian.

"Kalau saya masih komandan, saya turunkan di sana berapa batalyon. Keren, kan," ujarnya.

Putri proklamator Bung Karno ini menyebut, cara tersebut dimaksudkan untuk mencegah musuh mengambil tindakan yang belum dimulai. Jika be­berapa batalion diterjunkan ke Papua dan menggelar Latihan, maka suara letupan senjatanya dipastikan bisa terdengar oleh KKB dan membuat mereka ciut nyali.

"Itu apa namanya? Perang psikologi, jadi bukan hanya perang fisik saja," ujarnya.

Apalagi, teroris di Papua jumlahnya hanya sedikit. Sementara anggota TNI dan Polri sangat banyak. Kalau pun ma­sih ada perlawanan, Mega menyebut se­rangan KKB cukup mudah dipatahkan.

Mega mengaku berani mengatakan hal tersebut di depan para prajurit Angkatan Laut, karena permasalahan ini harus terjawab. “Tapi karena saya bukan apa-apa lagi, ya saya diam aja. Tapi karena ini di Angkatan Laut, saya berani bicara. Kenapa? Ya itu kan ha­rus dijawab (urusan Papua),” ujarnya.

Kelakuan KKB Papua memang bikin kesal. Selain sering bikin keribu­tan, mereka juga tak segan membunuh warga sipil dan pekerja. Bahkan, mereka juga tak segan menyandera pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens. Bahkan sang pilot diancam bakal ditembak, jika pembicaraan soal ke­merdekaan Papua tidak dipenuhi.

Sementara dalam acara Rapat Koor­dinasi Sinergisitas Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Politik dan Keaman­an untuk menyukseskan Pemilu Tahun 2024 di Jakarta Selatan, Senin (29/5), Mahfud membeberkan penyebab ke­kerasan yang kerap terjadi di Papua. Menurutnya, kekerasan itu terjadi bu­kan karena tidak ada pembangunan tapi ada pihak yang ingin Papua merdeka.

Mahfud mengatakan, pemerintah telah menggelontorkan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua hingga Rp 1.000,7 triliun sejak 2001 silam. Dengan anggaran tersebut, sudah banyak pembangunan untuk fasilitas umum.

"Nah saudara, Rp 1.000,7 triliun itu sudah maju banget, gedung bagus, rakyat dapat bantuan, sekolah bagus," sambungnya.

Berdasarkan hasil studi Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), kata Mahfud, dapat disimpulkan bahwa pembangunan di Papua sudah cukup maju. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka tudingan ketimpangan pembangunan bukan alasan terjadinya kekerasan, melainkan karena masih ada beberapa pihak yang menginginkan Papua untuk merdeka.

Anggota Komisi I DPR, Nurul Arifin mengatakan, pemerintah ha­rus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat untuk menyelesaikan masalah kekerasan di Papua. “Mereka diikutsertakan dalam berbagai forum diskusi dan konsultasi sehingga dapat memberikan masukan dan pendapat dalam upaya penyelesaian konflik," katanya.

Selain itu, pemerintah juga diminta mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk memperkuat keamanan di Papua. Komisi I DPR meminta penguatan pasukan pengamanan di Papua sehingga dapat lebih efektif menangani aksi-aksi KKB.

Sebelumnya, Panglima TNI Laksa­mana Yudo Margono mengatakan, telah meningkatkan pola operasi pen­anganan aksi kekerasan yang dilaku­kan KKB Papua menjadi siaga tempur. Namun, dia menegaskan, siaga tempur yang dimaksud bukan operasi militer.

Menurut Panglima, peningkatan po­la operasi siaga tempur ini merenspons eskalasi kebrutalan serangan KKB di beberapa wilayah di Papua. Bila sebelumnya direspons dengan upaya soft approach dan penegakan hukum, sekarang diubah menjadi siaga tempur karena KKB Papua kerap menyerang aparat maupun warga sipil.

“Tentunya kita tingkatkan menjadi siaga tempur ke pasukan kita, sehingga naluri tempurnya terbangun,” tegas Yudo. (RM.id)