Pekerja Migran Terdampak Krisis Politik, Lindungi WNI Di Sri Lanka

JAKARTA - Senayan meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) di Sri Lanka yang sedang dilanda krisis politik dan ekonomi.

Anggota Komisi I DPR Christina Aryani menyatakan, perlindungan bagi WNI di Sri Lanka sangat penting. Pastikan mereka tidak terkena imbas baik fisik, seperti keselamatan pribadi akibat aksi unjuk rasa maupun gejolak ekonomi dan politik yang terjadi di Sri Lanka.

“Kami (Komisi I) mendorong Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemlu dan perwakilan (KBRI) untuk mematangkan rencana kontingensi da­lam penanganan situasi di Sri Lanka,” ujar Aryani dalam keterangannya, kemarin.

Rencana kontingensi disusun untuk mencegah atau menanggulangi situasi kritis atau darurat. Rencana bisa dimulai dari distribusi bantuan logistik sampai dengan evakuasi ketika diperlukan.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kolombo diminta mengutamakan perlindungan warga negara asal Indonesia selama krisis berlangsung di negara tersebut. Serta berharap, agar situasi krisis politik Sri Lanka bisa segera teratasi serta situasi kembali normal.

Selain itu, Aryani meminta agar para WNI di Sri Lanka aktif membangun komunikasi dengan KBRI Kolombo. Ini untuk memonitor perkembangan, mematuhi arahan menghindari tempat-tempat kerumunan massa, membatasi pergerakan kecuali untuk hal-hal esensial. Serta, WNI tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam aksi demonstrasi.

Berdasarkan catatan KBRI, terdapat 340 WNI di Sri Lanka yang mayoritasnya adalah pekerja migran sektor pariwisata dan sektor konstruksi, serta WNI yang menikah dengan warga negara Sri Lanka.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu Judha Nugraha memastikan kondisi 340 WNI dalam keadaan baik, di tengah krisis ekonomi dan gelombang unjuk rasa di Sri Langka.

“Database KBRI terdapat 340 WNI yang menetap di Sri Lanka. Mayoritas pekerja migran yang bekerja di sektor pariwisata dan juga konsumsi. Semuanya alhamdulillah dalam keadaan baik dan termonitor kondisinya oleh KBRI,” ujar Judha dalam keterangannya, kemarin.

Judha menyebut, mayoritas Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Sri Lanka dijamin oleh perusahaan. Sehingga, kebutuhan pangan, transportasi hingga akomodasi terjamin. Namun, ada 16 WNI paling terdampak krisis, sehingga pihaknya telah mengirimkan bantuan logistik dan finansial.

“Tidak semuanya menerima bantuan logistik dan finansial. Ada 3 WNI yang mendapat bantuan finansial lantaran berada di luar kota,” imbuhnya.

Judha menambahkan, pihaknya terus menjalin komunikasi dengan KBRI Kolombo untuk memantau keadaan WNI di negara tersebut, dan memastikan tidak ada yang terlibat unjuk rasa di Kolombo.

Judha menuturkan, pada 9 Juli telah terjadi aksi unjuk rasa besar-besaran di Sri Lanka dan berhasil menduduki Istana Presiden. Terdapat sejumlah korban luka, namun hingga saat ini tidak terdapat informasi adanya korban dari WNI, ataupun WNI yang terlibat dari unjuk rasa tersebut.

“Kami minta membatasi perjalanan di luar rumah selama aksi unjuk rasa berlangsung, dan menghindari kerumunan massa tempat tempat konsentrasi aksi unjuk rasa,” kata dia.

Diketahui, Sri Lanka saat ini tengah dihadapi situasi krisis. Sri Lanka dihadapi kelangkaan bahan bakar. Banyak kendaraan yang ditinggalkan berderet-deret di jalan-jalan dekat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Sementara, Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa telah meninggalkan negaranya ke Maladewa pada Kamis (14/7). (rm.id)