Ide PDIP, Muncul Ide Baru Koalisi Tunggal

JAKARTA - PDIP melontarkan ide baru terkait Pilpres 2024. Partai berlambang kepala banteng ini, ingin ada koalisi tunggal. Usulan ini ditanggapi beragam oleh parpol lain.

Ide koalisi tunggal ini dicetuskan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat menyampaikan keterangan pers secara virtual, Kamis (21/7).

Di acara itu, Hasto sebenarnya tidak secara khusus menyampaikan ide ini. Ide koalisi tunggal itu terlontar saat Hasto menjawab ke mana arah koalisi PDIP di saat parpol lain sudah mulai bermanuver membangun koalisi. Hasto menjawab, PDIP saat ini sedang mendorong terbangunnya koalisi tunggal.

Hasto mengatakan, politik tidak boleh kehilangan konteks. Nah, konteks politik hari ini, menurut Hasto, adalah situasi ekonomi global yang tak menentu akibat perang Rusia-Ukraina. Jadi, partainya fokus menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi rakyat. Seperti ancaman krisis ekonomi dan krisis pangan.

"Nah, melihat konteks seperti itu, tentu saja bagi PDIP mendorong koalisi semuanya tunggal. Inilah yang ingin didorong PDIP saat ini," ucap Hasto.

Apa yang dimaksud koalisi tunggal? Hasto tidak menjelaskan secara detail. Dia hanya menyebut, koalisi tunggal itu adalah koalisi-koalisi untuk kepentingan rakyat. Artinya, kerja sama untuk masa depan dan kemajuan negara.

Dengan koalisi tunggal itu, dia yakin pemilu akan berlangsung dalam suasana kondusif tanpa khawatir munculnya risiko politik akibat persoalan ekonomi. “Mari kita dorong kerja sama tunggal untuk kemajuan negara," cetusnya.

Hasto menegaskan, PDIP memang belum menjalin kerja sama yang bersifat permanen untuk Pemilu 2024. Namun, ia memastikan, jika waktunya tiba, PDIP akan mengambil prakarsa.

Ide koalisi tunggal ini ditanggapi beragam partai-partai lain. Ada yang cuek, ada yang menolak.

Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily termasuk yang cuek. Kata dia, Golkar berkomitmen dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) untuk mengedepankan politik gagasan.

Tertarik kemungkinan berkoalisi dengan PDIP, dia menyatakan, di partainya belum ada pembahasan ke arah sana. Walaupun begitu, komunikasi dengan PDIP sebagai sesama partai pendukung pemerintah sangat baik.

"KIB saat ini fokus bergerak di daerah-daerah untuk memperkuat basis agar koalisi ini mendapatkan tempat di hati rakyat," kata Ace, kemarin.

Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay juga enggan berkomentar banyak mengenai ide koalisi tunggal yang dicetuskan Hasto. Ia mengaku belum membaca secara detail yang dimaksud koalisi tunggal itu.

"Saya belum baca berita lengkapnya," kata Saleh, saat dikontak Rakyat Merdeka, tadi malam.

Adapun Waketum PPP Arsul Sani menilai, wacana yang disampaikan Hasto itu sah-sah saja. Kata dia, setiap parpol boleh dan berhak menyampaikan ide soal koalisi.

Namun, kata dia, partainya ingin pilpres diikuti lebih dari dua pasang calon. Soalnya, belajar dari pemilu 2014 dan 2019, pilpres yang diikuti dua pasang calon menghasilkan keterbelahan warga.

"Jadi, kami berpendapat sebaiknya Pilpres 2024 tidak hanya diikuti dua paslon saja. Ini berarti memerlukan koalisi parpol yang juga lebih dari dua," ujarnya.

Komentar cukup keras disampaikan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Kata dia, kerja sama itu sebaiknya dibangun di atas prinsip kesetaraan dan saling menghargai. Tidak elok jika ada satu partai yang merasa lebih besar, lebih superior untuk mensubordinasi dan mendikte partai-partai lainnya.

"Karena itu, aneh jika ada partai yang merasa superior untuk mendikte partai-partai lainnya dalam pembentukan koalisi apalagi hanya koalisi tunggal," kata Kamhar.

Namun, Kamhar mengaku tak ingin mengomentari lebih jauh. Menurut dia, agar tidak menjadi polemik sebaiknya Hasto menjelaskan lebih lanjut yang dimaksud dengan koalisi tunggal.

Politisi NasDem Effendi Choiri atau biasa disapa Gus Choi menyampaikan sejumlah catatan terkait ide koalisi tunggal ini. Pertama, setiap orang boleh menyampaikan gagasan, ide dan pemikirannya selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Kedua, untuk menyosialisasikan pikiran dan gagasan perlu adanya dialog antar elite parpol.

"Saya kira jalan awal yang harus ditempuh. Tidak hanya pernyataan gagasan terbuka yang liar. Harus fokus. Apa yang dianggap bagus dan tidak bertentangan dengan undang-undang itu didialogkan. Karena semuanya untuk kepentingan nasional," paparnya.

Sementara, politisi PKS Mardani Ali Sera menolak keras ide Hasto ini. Dia menegaskan, sehatnya demokrasi karena ada kompetisi ide dan gagasan.

"Koalisi tunggal bisa berujung pada tirani atau oligarki. Demokrasi pada dasarnya kemampuan mengelola perbedaan," ujarnya, tadi malam.

Di luar parpol, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengaku heran dengan ide koalisi tunggal yang dicetuskan Hasto. Menurut dia, ide koalisi tunggal biasanya ada di negara otoriter.

"Kalau di negara demokrasi dan multi partai, koalisi yang terbangun itu banyak," kata Ujang, kepada Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Group), tadi malam.

Di Indonesia, kata dia, dengan ambang batas syarat nyapres atau presidential threshold 20 persen dan 9 parpol di parlemen, bisa memunculkan 3 sampai 4 paslon.

"Jadi, kalau yang didorong koalisi tunggal tentu ini dipersiapkan untuk menguntungkan pihak tertentu. Karena kalau hanya satu koalisi, artinya hanya satu pesertanya. Dan ini bertentangan dengan nilai demokrasi," kata dia. (rm.id)