Usul Pembentukan Panja Netralitas TNI Memantik Pro Kontra Di Senayan

JAKARTA - Netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Pemilu 2024, dipertanyakan Wakil Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto. 

Untuk itu, Utut mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Netralitas TNI menjelang Pemilu 2024. 

Hal tersebut disampaikan Utut dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Selasa (7/11). Rapat ini membahas pengamanan Pemilu 2024.

“Kalau berkenan menjaga marwah DPR, buatlah Panja Netralitas TNI. Sembari menjalani kesibukan sebagai Caleg, kita membuat pengawasan,” ujar Utut di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Di depan Panglima TNI, Utut mengingatkan bahwa Presiden merupakan pemimpin tertinggi TNI. Utut mengaku khawatir, jika ada perintah terhadap pimpinan TNI, untuk cawe-cawe pada Pemilu 2024.

“Yang paling sulit bagi Kepala Staf dan Panglima, kalau Presiden merintah. Tentara tegak lurus kepada atasan. TNI selama ini netral. Panglima TNI bosnya siapa? Presiden. Presiden sebagai panglima tertinggi bilang A, sanggup tidak bapak menolak, kalau perintahnya melawan hukum?” katanya.

Usul tentang Panja Netralitas TNI, menjadi pro kontra. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin juga khawatir jika TNI tidak netral. Sehingga, menurutnya, Panja Netralitas TNI itu dibutuhkan.

Salah satu indikasi kekhawatiran Hasanuddin adalah, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang baru diangkat, dalam beberapa hari, jadi calon Panglima TNI. Hal itu disampaikan Hasanuddin, Sabtu (11/11).

Sedangkan menurut Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi, tidak ada indikasi TNI tidak netral. “Kalau calon Panglima dekat dengan Presiden, kan tidak ada hubungan keluarga,” ucapnya.

Berikut wawancara dengan TB Hasanuddin mengenai usul tentang pembentukan Panja tersebut.

Bagaimana kelanjutan usul tentang pembentukan panja netralitas TNI?

Dalam rapat Komisi I DPR pada Kamis (9/11/2023), ada dua yang mengemuka. Pertama, Panja Netralitas TNI. Kedua, Panja Netralitas Penyelenggara Pemilu. 

Kalau Panja Netralitas TNI, khusus untuk TNI. Kalau Panja Pemilu, untuk mitra-mitra yang terlibat Pemilu, atau berpengaruh ke Pemilu.

Misalnya?

Seperti, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). 

Panja Netralitas TNI ini penekanannya tentang apa? 

Supaya TNI netral dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa, prajurit TNI harus netral dan tidak berpolitik praktis. Kita buktikan itu, dalam pesta demokrasi pada Pemilu 2024.

Menurut Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi, Panja tersebut belum dibutuhkan saat ini. Sebab, belum ada indikasi TNI tidak netral. Tanggapan Anda? 

Saya justru melihat ada indikasi itu. Misalnya, penunjukan calon Panglima TNI yang baru beberapa hari jadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Apa tidak ada lagi Kepala Staf yang lain.

Maksudnya?

Kalau mengikuti alur, KSAL (Kepala Staf Angkatan Laut) sudah mau pensiun, KSAU (Kepala Staf Angkatan Udara) kan sudah setahun, kenapa tidak beliau saja. Kenapa harus mengangkat seseorang menjadi KSAD, dan baru beberapa hari menjadi KSAD, langsung dicalonkan sebagai Panglima TNI. Nah, ini indikasi bahwa ada tugas-tugas terkandung yang tidak bisa saya jelaskan di sini. 

Bagaimana kelanjutan usul tentang Panja Netralitas TNI ini? 

Kami segera memilih beberapa orang untuk Panja Netralitas TNI, dan beberapa orang untuk Panja Netralitas Pelaksana Pemilu. Nanti, setiap fraksi beberapa orang, harus sama