TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

Indeks

Dewan Pers SinPo

Bansos Makin Banyak Rakyat Bisa Tersenyum

Oleh: Farhan
Rabu, 22 November 2023 | 09:10 WIB
Foto : Ist
Foto : Ist

JAKARTA - Pemerintah menggelontorkan banyak bantuan sosial untuk rakyat miskin di tahun politik. Mulai dari bansos beras, Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino, bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan sebagainya. Pemberian bansos ini dilakukan dengan harapan daya beli masyarakat tetap terjaga dan rakyat bisa tersenyum. 

Bulan November ini, berbagai bansos itu mulai cair dan bisa diterima rakyat. Salah satunya adalah bansos pangan berupa pemberian 10 kilogram (kg) beras untuk 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program ini awalnya berakhir pada November 2023, tapi pemerintah memutuskan untuk memperpanjang program hingga Juni 2024 lantaran harga beras yang melejit dan ada fenomena El Nino. 

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemberian bantuan ini demi menjaga daya beli masyarakat khususnya keluarga yang berada di garis kemiskinan. Ia pun meminta seluruh elemen masyarakat mengawasi penyaluran bantuan ini. 

"Kami pastikan penyaluran kepada masyarakat selalu tepat sasaran dan tidak ada muatan politik, mengingat telah memasuki tahun politik seperti sekarang,” Kata Adi dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (20/11/2023).

Selain bansos beras, ada juga BLT El Nino yang akan dibagikan pada November dan Desember 2023 dengan nilai sebesar Rp 400 ribu. BLT sebesar Rp 200 ribu per bulan ini menyasar keluarga miskin yang merujuk data Kementerian Sosial. 

Total ada sekitar 18,8 juta calon penerima bantuan ini, yaitu masyarakat kategori kelompok miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Pemerintah berharap dengan bantuan ini ekonomi di 2023 tetap tumbuh di 5 persen. 

Bansos yang juga akan cair di akhir tahun ini adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Bansos berupa uang tunai ini dikucurkan untuk menunjang kesejahteraan hidup seperti membeli sembako dan pendidikan. Program ini menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat.

Terdapat 7 kategori penerima untuk program BLT PKH ini, yaitu ibu hamil, balita, lansia, penyandang disabilitas, dah siswa SD sampai SMA. Bantuannya beragam mulai dari Rp225 ribu hingga 750 ribu per tahap. 

Sosiolog Universitas Indonesia (UI), Ida Ruwaida mengatakan, pemberian bansos termasuk perpanjangan masa penyaluran bansos beras 10 kilogram hingga Juni 2024 memang diperlukan masyarakat, khususnya untuk kelompok masyarakat rentan. Kelompok rentan ini masih perlu mendapat bantuan pangan maupun non pangan. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin per Maret 2023, mencapai 9,36 persen, turun 0,21 persen dibandingkan dengan September tahun sebelumnya. Dia mengatakan, data ini mengindikasikan masih ada kelompok masyarakat rentan dan perlu mendapatkan bansos.

Ia mengatakan, perpanjangan bansos dibutuhkan sebab saat ini Indonesia dalam situasi krisis seperti terkait dengan fenomena El Nino yang berdampak gagal panen dan kekeringan. Hal ini tentu berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. 

Sementara, Cawapres dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin khawatir pembagian bansos ini dimanfaatkan untuk kampanye. Meski begitu, dia belum menemukan adanya pembagian bansos untuk kampanye. 

“Namun, kita perlu waspada karena potensi itu pasti ada," kata Cak Imin.

Ia pun mengajak para kontestan Pemilu serta para pendukungnya, bisa mengedepankan prinsip-prinsip keadilan maupun prinsip Pemilu yang fair, jujur dan adil. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, ada rambu-rambu khusus dalam penggunaan negara. Menurutnya, tujuan utama penggunaan uang negara itu antara lain mengurangi kemiskinan hingga menurunkan stunting, sesuai target Presiden Jokowi.

"Itu kita monitor terus dengan data yang semuanya sudah mengetahui, daerah-daerah, dan kemudian dibuat evaluasi berkala. Itu yang menjadi salah satu pegangan sehingga tidak digunakan untuk tujuan-tujuan yang lain," papar Sri Mulyani. 

Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
sinpo
sinpo
sinpo