Oknum Kades di Pandeglang Ancam Warga Jika Tidak Mendukung Caleg dari Demokrat

PANDEGLANG - Dalam beberapa hari terakhir beredar voice note (VN) melalui aplikasi WhatsApp (WA) yang berisi narasi terkait ancaman bagi warga yang tidak mendukung calon legislatif (caleg) dari Partai Demokrat, yakni Rizki Aulia Natakusumah untuk DPR RI dan Iing Andri Supriadi untuk DPRD Kabupaten Pandeglang.

Dalam VN yang diduga Kades Karangsari, Kecamatan Angsana, Su itu menyampaikan, kepada para Ketua RT dan RW untuk mencatat jika ada yang memasukan partai selain Partai Demokrat ke wilayahnya.

Selain dicatat, sang oknum kades pun mengancam akan menghapus berbagai jenis bantuan terhadap warga yang tidak mendukung Rizki Natakusumah dan Iing Andri Supriadi pada Pileg 2024.

"Assalamualaikum Warahmatullahi taala wabarakatuh, kami umumkan ke RT/RW apabila ada masyarakat memasukkan partai lain daripada Partai Demokrat. Kami mohon kalau masyarakat memasukkan partai yang menyamai daripada Rizki sama Iing kami harap catat namanya dan saya mau langsung dihapus bantuan-bantuannya," ujar pria yang diduga Kades Karang itu, seperti dikutip Tangsel Pos melalui VN, Rabu (23/11/2023)

Ketika wartawan mencoba mengonfirmasi kepada Su melalui WA, tidak kunjung mendapat respons.

Terpisah, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang, Iman Ruhmawan mengatakan, pihaknya tengah menelusuri beredarnya VN tersebut agar bisa terang benderang.

Sekretaris Fraksi PPP DPRD Banten, Ida Hamidah menyatakan, sangat tidak elok jika pejabat publik seperti kades memainkan politik praktis pada perhelatan Pemilu. Apalagi terdapat narasi dengan nada mengancam warganya akan dicabut bantuan jika tidak mendukung caleg yang diusungnya.

"Menurut saya mau dukung siapapun tentu menjadi hak pribadi seseorang, cuma jangan pakai mengancam segala akan menghapus bantuan. Memang bantuan itu dari uang Kades atau caleg? Kan bantuan itu dari pemerintah yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, tidak perlu dilihat preferensi politiknya," kata Ida.

Dikatakannya, kades sebagai pejabat publik yang lahir melalui proses demokrasi tentu memilih hak politik. Sangat wajar jika kades mengajak warganya untuk memilih caleg yang didukungnya, namun tentu tidak disertai dengan ancaman.

"Kalau mau ajak memilih saja, tidak perlu pakai cara-cara yang kurang baik. Saya kira ini perlu ditindaklanjuti oleh Bawaslu maupun dinas terkait untuk membina kades yang seperti itu," pungkasnya.(rie)