Diproyeksi Awal Tahun 2024

JAKARTA - Kerja Bakti Massal Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai mengantisipasi potensi banjir besar dengan menggelar kerja bakti massal serentak di seluruh wilayah Ibu Kota pada Mingggu (19/11).

Kegiatan bertema, Bakti Kita untuk Jakarta ini melakukan pembersihan selokan hingga sungai. Peserta kegiatan diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan, Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), pe­gawai Pemerintah tingkat Kota, Kabupaten, dan petugas Pelangi Provinsi DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Ika Agustin mengatakan, kegiatan kerja bakti massal ini ditujukan untuk mengurangi potensi banjir akibat timbunan sampah dan endapan pada sa­luran air yang membuat sungai semakin dangkal.

“Pemerintah menyadari bah­wa salah satu alasan air meluap dari sungai adalah pendangkalan dasar sungai akibat sedimentasi endapan. Sehingga diperlukan langkah siaga sebagai upaya mengantisipasi segala kemung­kinan yang dapat terjadi di musim hujan,” ujar Ika di Jakarta, Sabtu (18/11).

Lebih lanjut, Ika mengata­kan, selain mencegah banjir, kerja bakti massal diharapkan dapat membangkitkan kembali semangat gotong royong dan memupuk rasa kecintaan warga terhadap kotanya.

Kegiatan kerja bakti massal ini menargetkan pengangkutan lumpur dari seluruh sungai di Jakarta sebanyak 672.206 meter kubik yang dibagi menjadi 4 (empat) skala kegiatan. Yaitu, skala kota, kecamatan, warga dan berkelanjutan.

“Dari masing-masing skala tersebut, kerja bakti dilakukan di satu segmen sungai atau ka­nal besar dan bergotong royong membersihkan bantaran sungai yang dibantu dengan alat berat untuk mengeruk dasar sungai,” kata Ika.

Adapun titik pelaksanaan pada skala kota dilakukan pengerukan dengan total sepanjang 25,087 kilometer (km).

Rinciannya, Jakarta Utara 7,2 km, Jakarta Barat 6,3 km, Jakarta Pusat 3,56 km, Jakarta Timur 3,21 km dan Jakarta Se­latan 4,8 km.

Sementara pada skala keca­matan akan dilaksanakan di titik sungai atau saluran penghubung (phb) sesuai kecamatan masing-masing. Hal ini ditujukan untuk memastikan agar kawasan pada kecamatan tersebut bersih dari sampah dan mengurangi pen­dangkalan di kawasan sungai dan drainase.

“Untuk skala warga, nanti­nya warga akan diajak untuk melakukan pengurasan saluran di rumah masing-masing, lalu hasil pengurasannya akan di­angkut oleh Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tingkat Kelurahan,” terangnya.

Untuk skala berkelanjutan, lanjut Ika, kegiatan dilakukan dengan melanjutkan target pengerukan sungai. Adapun pengerukan gotong royong lintas SKPD tersebut akan dilanjutkan pada 20 November 2023 di sepanjang sungai Ciliwung.

“Meskipun Dinas Sumber Daya Air rutin melakukan pengerukan sungai, pada skala berkelanjutan ini dilakukan se­cara gotong royong lintas SKPD untuk mempercepat target pengerukan lumpur,” ujarnya.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mengapre­siasi kegiatan tersebut. Menu­rutnya, kerja bakti merupakan budaya Indonesia yang harus dijaga dan dirawat. Namun dia mempertanyakan mengapa kerja bakti baru sekarang dilakukan.

“Kenapa baru sekarang ga­gasan untuk membangun si­laturahmi dan semangat kego­tongroyongan tersebut baru dicanangkan. Apa karena akan menghadapi tahun politik?” kata Rio kepada Rakyat Merdeka, Senin (20/11).

Padahal, lanjut dia, untuk menangani dan mengatasi banjir, seharusnya ada upaya konkret dari Pemprov DKI Jakarta melalui dinas terkait. Terlebih, beberapa bulan belakangan ini wilayah Jakarta dilanda kemarau panjang. Rio bilang, upaya penanganan banjir akan lebih baik dan mudah dilakukan saat ke­marau. Sehingga begitu musim hujan tiba, sudah siap.

“Terbukti pada awal bulan kemarin titik banjir Jakarta luas, dibanding awal musim penghu­jan di tahun 2022. Padahal So­detan Kali Ciliwung telah selesai dilaksanakan,” ujarnya.

Rio berharap, kerja bakti massal ini murni atas kesadaran Pj Gubernur dalam menggelorakan kembali semangat gotong royong dan silaturrahmi. Terutama di lingkungan instansi Pemda. “Bukan simbolik. Apalagi men­jadi media untuk pencitraan personal,” tegasnya.