Ada Kursi Kosong di Pemerintahan

JAKARTA - Menuju akhir kepemimpinan Presiden Jokowi, banyak kursi di pemerintah yang kosong. Ada yang karena pejabatnya tersangkut kasus hukum, ada juga yang karena menjadi tim sukses Capres.

Untuk di kabinet, saat ini ada dua kursi kosong. Yaitu kursi Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) dan kursi Wakil Menteri BUMN. Sedangkan untuk jajaran komisaris BUMN, ada lima kursi yang kosong.

Kursi Wamenkumham kosong setelah Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej terlilit kasus suap gratifikasi yang saat ini tengah ditangani KPK. KPK resmi mengumumkan status tersangka Eddy, Kamis (7/12/2023). Di hari yang sama, Presiden Jokowi menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian guru besar hukum Universitas Gadjah Mada tersebut.

Sebelum Eddy Hiariej, ada dua anggota kabinet lain yang terjerat kasus hukum. Yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Plate terlibat kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G, sedangkan Syahrul kasus jual beli jabatan. Keduanya sudah diberhentikan. Namun, kursi mereka sudah diisi pejabat lain. Menkominfo diisi Budi Arie Setiadi, dan Mentan oleh Amran Sulaiman.

Sedangkan kursi satu Wakil Menteri BUMN kosong setelah Rosan P Roeslani. Rosan mengundurkan pada 24 November 2023. Rosan mundur karena menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Padahal, mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat ini baru dilantik menjadi Wakil Menteri BUMN pada 17 Juli 2023.

Di jajaran komisaris BUMN, ada lima pejabat yang mundur karena menjadi tim sukses Capres. Pertama, Andi Gani Nena Wea, yang mundur dari jabatan Presiden Komisaris PT PP (Persero) setelah menjadi Wakil Ketua Umum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Kedua, Eko Sulistyo, yang mengundurkan diri kursi komisaris PT PLN (Persero) setelah menjadi Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud.

Ketiga, Anggawira, yang pengunduran diri poisisi Presiden Komisaris PT Krakatau Pipe Industries (KPI), karena bergabung dalam Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) dan mengemban tugas sebagai Wakil Komandan Tim Pemilih Muda (Fanta) di TKN Prabowo-Gibran. Keempat, Budiman Sudjatmiko, yang mundur dari kursi Komisaris Independen PT Perkebunan Nusantara V karena ditunjuk menjadi anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran. Kelima, Muhammad Arief Rosyid Hasan, yang melepas jabatan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia (BSI) usai menjadi Komandan Pemilih Pemula TKN Prabowo-Gibran.

Apakah banyaknya kursi kosong ini dapat mengganggu roda pemerintahan? Pakar hukum tata negara I Dewa Gede Palguna menyatakan, iya. Untuk anggota kabinet, sekalipun ada reshuffle, kata Palgu, belum tentu pejabat baru itu dengan mudah menguasai tugasnya.

"Seberapa cakap orang yang menggantikan posisi yang ditinggalkan itu. Bukan hanya dalam mengerjakan hal-hal yang berkenaan tugas dan fungsi, tetapi juga mengidentifikasi masalah yang ada," ucap Palguna, kepada Rakyat Merdeka, Jumat (8/12/2023).

Untuk pengisian dua kursi wakil menteri yang kosong, Palguna menyebut, itu tergantung sikap Jokowi. "Kalau memang hal itu sangat signifikan untuk diisi, yang berarti perlu diisi. Jika tidak, ya buat apa. Toh tinggal sebentar lagi," ucap mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Sedangkan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut, adanya kursi kosong di kabinet ini merupakan catatan serius. Apalagi kosongnya akibat terjerat kasus korupsi. “Dalam persepsi publik, kondisi ini tidak baik, karena menunjukkan praktik korupsi semakin merajalela,” ucapnya.

Untuk efektivitas pemerintahan, Adi menilai, adanya kursi kosong wakil menteri ini berdampak terlalu signifikan. Yang berdampak besar justru efek kasus korupsinya terhadap citra pemerintah. "Yang jelas, potret pemberantasan korupsi di era pemerintahan sekarang sedang tak baik-baik saja," ucapnya.