Viral, Surat Suara Di Taipe Sudah Dicoblos, Drama atau Beneran

JAKARTA - Seharian kemarin, heboh ada surat suara Pemilu 2024 sudah tercoblos. Bukan di sini, tapi di Taipei atau Taiwan. Kehebohan ini berawal dari sebuah video yang viral di medsos.

Video yang bikin heboh itu, muncul pertama kali di TikTok, Senin (25/12/2025). Video berdurasi sekitar 1 menit itu, diunggah akun @hany_ajja88. Video itu menceritakan seorang WNI tinggal di Taiwan, China, baru saja menerima kertas suara Pemilu 2024. Ia lalu membuat video unboxing kertas suara. Satu tangan memegang kamera handphone, satu tangan lagi membuka amplop kertas suara.

Video itu lalu memperlihatkan amplop berwarna putih bertulis Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taipei, yang di bagian bawahnya ada tulisan China. Si pembuat video lalu mengambil kertas suara Pilpres dalam amplop, kemudian membukanya. Tampak foto tiga pasang Capres-Cawapres lengkap dengan nomor urut, nama lengkap, dan logo parpol pendukung.

"Aku sudah dapat (kertas suara) nih. Kalian sudah dapat belum yang nggak tinggal di Taiwan?" tulis akun tersebut, memberikan keterangan video.

Dengan cepat, video tersebut viral di berbagai media sosial dan menuai kontroversi. Warganet pun heran, kok ada pemilih yang sudah mendapat kertas suara. Padahal, jadwal pencoblosan masih jauh. Tepatnya 14 Februari, tahun depan. Keriuhan pun terjadi di dunia maya dan dengan cepat merayap ke dunia nyata.

Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 25/ 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu disebutkan, pemilih yang berada di luar negeri bisa memberikan hak suaranya dengan tiga metode. Yaitu, datang langsung ke Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) yang berada di kantor-kantor perwakilan Indonesia di luar negeri, menggunakan Kotak Suara Keliling (KSK), atau surat suara via pos. Untuk metode yang ketiga,  

pengiriman surat suara kepada pemilih melalui metode pos dilaksanakan pada 2-11 Januari 2024.

Menyikapi kehebohan ini, KPU buru-buru menggelar rapat. Hasil rapat tersebut kemudian disampaikan dalam konferensi pers pada Selasa malam (26/12/2023).

Kepada wartawan, Ketua KPU Hasyim Asy'ari membenarkan kertas suara tersebut berasal PPLN Taipei. Hasyim mengakui pihaknya tidak cermat dalam membagikan kertas suara. "Terdapat kelalaian atau ketidakcermatan PPLN Taipei," ucapnya.

Kata Hasyim, PPLN Taipei telah melanggar aturan karena mengirimkan kertas suara tidak sesuai jadwal. Surat suara yang mestinya dikirim pada 2-11 Januari 2024, dikirim ke pemilih pada 18 dan 25 Desember 2023. Rinciannya, 929 amplop surat suara dikirim pada 18 Desember dan 30.347 amplop pada 25 Desember. Total ada 31.276 surat suara masing-masing untuk Pileg dan Pilpres atau 62 ribu lebih surat suara yang terkirim ke pemilih di Taipei.

Atas persoalan tersebut, KPU mengambil empat tindakan. Pertama, surat suara yang telah dikirim ke pemilih di Taiwan itu dinyatakan masuk ke kategori rusak dan tidak diperhitungkan, karena dikirim sebelum waktunya.

Kedua, KPU akan mengirim surat suara pengganti ke PPLN di Taipei sesuai jumlah yang telah dikirim ke pemilih sebelum 2 Januari 2024. Ketiga, surat suara yang belum sempat dikirim akan dikirim sesuai jadwal yang telah diatur yaitu 2-11 Januari 2024.

Keempat, surat suara yang rusak akan ditandai apabila dikembalikan ke PPLN. Pada saat yang sama, surat suara pengganti dan surat suara yang belum dikirim juga akan diberi tanda untuk membedakan dengan surat suara yang sudah dikirim.

Hasyim menerangkan, alasan PPLN Taipei memutuskan mengirim surat suara metode pos lebih awal karena pemilih di Taiwan didominasi pekerja migran sehingga perizinan untuk liburnya berbeda-beda. Selain itu, Tahun Baru Imlek di Taiwan juga akan dirayakan pada 8-14 Februari 2024 sehingga kantor pos tidak akan bisa mengirim surat suara kembali pada saat itu.

"Yang mereka khawatirkan adalah soal pengiriman balik dari pemilih kepada PPLN. Sesungguhnya, kalau dihitung, masih ada waktu,” kata Hasyim.

Atas kelalaian tersebut, KPU akan memberikan sanksi kepada PPLN Taipei. Untuk sanksinya, Hasyim bilang, akan menggelar rapat pleno lebih dulu. Saat ini, yang penting suara yang sudah dikirim tidak sesuai dengan jadwal bisa ditangani atau diatasi terlebih dulu. "Kami akan segera kirim surat suara penggantinya," terangnya.

Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, langsung mengomentari kehebohan ini. Kata dia, KPU sudah menyadari teledor. Namun, hal itu tak cukup. "Sebaiknya Komisi II DPR segera memanggil KPU untuk klarifikasi," kata Ganjar, di Yogyakarta, Rabu (27/12/2023).

Sementara, Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, tidak mau buru-buru percaya surat suara Pemilu 2024 di Taiwan telah tiba ke pemilih. Ia khawatir, kabar tersebut hoaks. "Saya (masih) ragu kalau itu ada," kata Mahfud.

Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Imin, bicara potensi kecurangan dalam kasus tersebut. Karena itu, ia minta Komisi II DPR segera memanggil KPU. Ia juga mengajak semua pihak untuk terlibat menjaga kertas suara. "Bawaslu mengawasi, rakyat turun tangan, gunakan kameramu untuk menjaga suara," ucap Imin.

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menilai, kasus di Taipei ini sudah fatal dan bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Karena itu, Komisi II akan segera mendalami kasus ini untuk mencari tahu di mana letak kesalahannya. "Kami meminta Bawaslu segera menginvestigasi peristiwa ini," kata Mardani.

Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengatakan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap komisioner KPU dan jajarannya segera setelah masa reses selesai. Ia ragu kasus ini sebagai kelalaian dan mencurigai ada oknum yang melakukan kesengajaan.

"Kasus ini bukan hanya berpotensi membuka peluang kecurangan Pemilu, tetapi mengarah ke indikasi pengarahan mendahului pencoblosan," kata Junimart.

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini juga menilai, yang dilakukan PPLN Taipei sudah fatal dan mencerminkan ketidakprofesionalan. Karena itu, KPU harus melakukan evaluasi serius dalam menyikapi kasus ini.

Jika kasus ini tidak disikapi serius, kata Titi, akan berpengaruh terhadap kepercayaan publik di dalam negeri terhadap kesiapan penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. "Dampaknya bisa melebar ke mana-mana bahkan mungkin dikaitkan dengan spekulasi atau disinformasi kecurangan,” kata Titi.