Pembangunan Kantor Dan Kediaman Wapres Di IKN Mulai Dilelang

IKN - Berbagai proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mulai dilelang. Salah satunya proyek pembangunan kantor dan kediaman Wakil Presiden (Wapres). Nilainya capai Rp 1,7 triliun.
Mengutip dari situr Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), nama proyek tersebut adalah Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan II di Ibu Kota Negara, dengan kode RUP 46200134. Adapun instansi yang menyelenggarakan proyek ini adalah Kementerian PUPR pada satuan kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Kaltim.
“Tahun anggaran APBN 2024. Nilai pagu paket Rp 1.700.695.000.000 (Rp 1,7 triliun). Nilai HPS paket Rp 1.700.695.000.000 (Rp 1,7 triliun),” demikian tertulis dalam situs tersebut.

Proses pengumuman hasil prakualifikasi lelang akan jatuh pada 25 Januari 2024. Sementara itu, pengumuman pemenang lelang proyek tersebut rencananya akan dilakukan pada 12 Maret 2024.
Sedangkan lokasi Pembangunan Sarana Pemerintahan II berada di kawasan Perumahan Barat (West Residence) di zona pemerintahan SUB BWP 1A. Lokasi sarana pemerintahan II ini akan berbatasan dengan taman komunitas dan riparian, kantor organisasi internasional, botanical garden, dan perumahan menteri. Luas kawasannya mencapai 141.121 meter persegi.
“Memiliki kondisi lahan yang berbukit menjadi potensi sekaligus kendala dalam perencanaan kawasan. Kondisi lahan existing diselubungi oleh hutan industri dengan pohon homogen eucalyptus, karet, dan semak belukar yang ke depannya akan diusahakan untuk dikembalikan menjadi hutan heterogen dengan pohon yang beragam,” tulis situs tersebut.

Lingkup Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan II di Ibu Kota Negara tahap I meliputi: pekerjaan persiapan, pekerjaan SMKK Kawasan, pekerjaan gading kawasan (cut & fill), pekerjaan dinding penahan tanah, pekerjaan pengerasan jalan dan jembatan, pekerjaan landscape. Lalu pekerjaan entrance ABC, pekerjaan drainase, pekerjaan pagar perimeter, pekerjaan helipads, pekerjaan STP, pekerjaan MEP kawasan, pekerjaan special lighting kawasan, pekerjaan funicular dan escalator outdoor, dan pekerjaan BS 02 dan MUT 02.
Adapun pelaksanaan konstruksi pekerjaan bangunan gedung meliputi: istana dan kantor Wapres, kediaman Wapres, mess Paspampres dan parkir, bangunan pendukung, pendopo Wapres, TPS, power house (dua unit), pos checkpoint (dua unit), pos jaga luar (dua unit), pos jaga dalam (enam unit), dan kandang K9.
“Waktu pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Rancang dan Bangun kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan II di IKN adalah 450 hari kalender. Terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai serah terima pertama (provisional hand over-PHO),” tulis situs tersebut.

Bagaimana anggarannya? Pembangunan inti IKN Nusantara masih akan dibiayai oleh APBN tahun 2024. Pada tahun ini, pemerintah menganggarkan Rp 40,6 triliun untuk IKN.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, realisasi belanja pembangunan IKN tahun 2023 mencapai Rp 26,7 triliun dari total pagu anggaran Rp 27,4 triliun. Nilai tersebut terbagi menjadi dua variabel: pembangunan infrastruktur dan non-infrastruktur.
“Rp 23,8 triliun untuk infrastruktur, terutama komplek dari istana, kemudian kawasan inti pemerintah pusat, kemudian tower rumah susun untuk ASN dan pertahanan keamanan,” urai Sri Mul dalam konferensi pers realisasi APBN, di Jakarta, Selasa (2/1/2024).

Pembangunan infrastruktur IKN juga mencakup untuk pembangunan jalan tol IKN, jembatan, pembangunan Bendungan Sepaku Semoi untuk air bersih dan penanganan banjir.

Sementara untuk pembangunan noninfrastruktur yaitu untuk pembangunan fungsi koordinasi perencanaan, pemindahan IKN, rekomendasi kebijakan, dukungan pengamanan terutama untuk Polri dan operasional dari Otoritas IKN.
Sri Mul menjelaskan, pada 2022 belanja negara untuk IKN sebesar Rp 5,5 triliun. Meningkat jadi Rp 26,7 triliun di 2023. Begitu juga tahun ini, belanja negara untuk IKN dianggarkan Rp 40,6 triliun.

“Ini terutama untuk basic infrastruktur dan sampai kemudian IKN-nya bisa terbangun,” tuturnya.
Sri Mul mengatakan, pembangunan IKN tidak hanya berasal dari APBN saja. Pemerintah akan menggandeng investor.

Otorita IKN optimistis target 80 persen dana pembangunan Kota Nusantara bukan berasal dari APBN dapat tercapai. Kepala OIKN Bambang Susantono meyakini, tahun ini akan lebih banyak lagi investor yang menggelontorkan dananya.

“Melihat capaian sampai akhir Desember 2023, yakin 80 persen dana pembangunan Kota Nusantara non-APBN bisa terpenuhi,” kata Bambang di Penajam, Senin (1/1/2024).
Ia mengungkapkan, hanya 20 persen dana pembangunan IKN Nusantara berasal dari APBN. Sisanya diupayakan melalui kemitraan pemerintah dengan swasta (public private partnership) dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), serta dari investasi sektor swasta, BUMN, dan BUMD.