Dana Pemilu Sudah Cair, Tapi Dicicil

JAKARTA - Dana Pemilu 2024 yang sudah lama ditunggu-tunggu untuk pagu anggaran 2022, akhirnya cair juga. Namun, kekurangan anggaran yang dicairkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani masih belum full alias dibayar dengan dicicil. Meskipun masih kurang, KPU hanya bisa pasrah, tapi juga gelisah. 

Sesuai kesepakatan, dana Pemilu 2024 untuk tahun ini dianggarkan sebesar Rp 8,06 triliun. Dari total anggaran tersebut, Kemenkeu sebelumnya baru mencairkan sebesar Rp 2,45 triliun. Sehingga tersisa anggaran yang masih nyangkut di Kemenkeu sebesar Rp 5,6 triliun. 

Setelah berbulan-bulan KPU meminta kekurangan duit Pemilu dicairkan, pihak Sri Mul akhirnya mengabulkan. Namun, anggaran yang dicairkan Kemenkeu tidak full Rp 5,6 triliun, tapi sebesar Rp 1,24 triliun. Sehingga duit Pemilu yang masih belum dilunasi Sri Mul untuk tahun ini sekitar Rp 4,37 triliun.

Komisioner KPU, Yulianto Sudrajat berharap, sisa anggaran yang belum dicairkan oleh pemerintah bisa secepatnya dibayarkan. Mengingat saat ini, tahapan pemilu sudah berjalan dengan dibukanya pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024 mulai Senin (1/8).

“Kami memohon dukungan pemerintah agar lebih dioptimalkan. Toh, semua sudah melalui persetujuan DPR, kemudian di Banggar dan berikutnya di pemerintah," ujar Yulianto di Kantor KPU, Jakarta, kemarin. 

Meskipun duit pemilu sudah cair sebesar Rp 3,69 triliun untuk tahun ini, pihaknya tetap merasa cemas. Alasannya, kebutuhan untuk tujuh tahapan dan dua jenis dukungan tahapan pemilu, belum ada satu pun yang pemenuhan anggarannya mencapai 100 persen.

Untuk tahapan perencanaan program dan regulasi baru terpenuhi 65,72 persen. Kemudian anggaran untuk pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta pemilu terpenuhi 65,72 persen. Penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan terpenuhi 65,47 persen dan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpenuhi 75,47 persen.

Anggaran yang sudah cair paling besar adalah dukungan tahapan pemilu berupa gaji sebesar 79,61 persen. Sementara itu, pemenuhan anggaran untuk dukungan sarana dan prasarana, operasional perkantoran, serta teknologi informasi, paling minim terpenuhi yakni baru 17,21 persen.

"Dukungan sarana dan prasarana yang kami ajukan terkait dengan renovasi dan rehabilitasi kantor KPU di seluruh Indonesia, ada 514 KPU kabupaten/kota yang memiliki kantor dan saat ini beberapa daerah sangat membutuhkan perbaikan,” jelas mantan wartawan ini. 

Pada tahapan pemilu yang meliputi persiapan tahapan kampanye pemilu, persiapan pemungutan dan penghitungan suara, serta persiapan penetapan hasil pemilu, bahkan sama sekali belum ada anggaran yang dicairkan oleh pemerintah.

"Jadi ada beberapa item yang belum dapat persetujuan. Kami berharap ini ada revisi ya. Sehingga kami, postur KPU, performa KPU di dalam rangka untuk pelaksanaan penyelenggaraan tahapan 2024 ini lebih baik, tidak minimalis, dan bisa optimal lagi," ujar Yulianto.

Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus mendukung KPU untuk terus menagih Kemenkeu. Pemerintah, terang dia, harus segera mencairkan kebutuhan anggaran KPU untuk Pemilu 2024. Supaya pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan lancar.

"Untuk dapat menyelenggarakan berbagai tahapan Pemilu, KPU tentu sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai," jelas Guspardi. 

Politikus PAN ini mengaku telah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memprioritaskan anggaran Pemilu.

"Sayang sampai hari ini besaran nilai kekurangan anggaran KPU untuk tahun anggaran 2022 masih belum bisa dipenuhi sepenuhnya oleh pemerintah," sesalnya. 

Bahkan, Guspardi mendesak Banggar DPR turun tangan untuk ikut menagih Sri Mul.  "Saya juga meminta kepada KPU untuk dapat mengoptimalkan anggaran yang sudah ada dalam melaksanakan berbagai tahapan dengan maksimal, sambil menunggu kekurangan anggaran bisa di cairkan oleh pemerintah," jelas dia. 

Sementara itu, mantan Ketua KPU Ramlan Surbakti berharap agar Kemenkeu bijaksana dalam menyikapi anggaran Pemilu. Jangan biarkan KPU mengemis. Kalau KPU sudah mengusulkan program anggaran, lalu disetujui oleh DPR dan pemerintah, maka pemerintah harus mendrop anggaran itu ke rekening KPU.

“Toh nanti ada pertanggungjawaban, akan diaudit oleh BPK. Tidak seperti sekarang dicicil-cicil, itu sepertinya KPU ngemis gitu," cetus Ramlan di Kantor KPU. 

Apa tanggapan Kemenkeu? Dirjen Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata meminta KPU menjelaskan apa saja yang dibutuhkan KPU saat ini. Intinya, tegas dia, Kemenkeu mencairkan dana sesuai kebutuhan.

“Detailnya yang dimaksud sarana prasarana itu apa saja, dan berapa banyak," tekan Isa saat dihubungi Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Group), kemarin. 

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan pencairan dana Pemilu akan dilakukan secara bertahap atau multiyears pada tahun 2022, 2023 hingga 2024 mendatang. "Ini sudah dijamin pemerintah. Tahun berikutnya anggaran disediakan, berikutnya lagi disediakan," sebut Mahfud, dalam keterangannya, Selasa (2/8).

Dia bilang, usulan dari KPU sudah disetujui, seperti kenaikan biaya terhadap panitia, meski tidak 100 persen. Sementara kegiatan operasional seperti pembangunan gedung-gedung di daerah, masih belum disetujui.

Di akhir keterangannya, Mahfud mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyambut Pemilu 2024 dengan sebaik-baiknya. Diharapkannya, Pemilu 2024 dapat menghasilkan anggota-anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden yang baru untuk lebih memajukan Indonesia. (rm.id)