Kalau Mahfud Jadi Mundur, Untung Apa Buntung

JAKARTA - Rencana Mahfud MD untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam sudah dibahas di internal koalisi. Keputusannya, parpol koalisi pendukung Paslon 03, yakni PDIP-PPP-Perindo-Hanura, sudah merestui Mahfud mundur dari kabinet. Saat ini, parpol koalisi masih berhitung, Mahfud mundur apakah bakal untung atau buntung?
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, rencana mundurnya Mahfud MD dari kursi Menko Polhukam sudah dibahas lama. Melibatkan parpol pengusung.
"Kalau Prof Mahfud sebenarnya sudah ada pembahasan dengan Pak Ganjar Pranowo dan partai politik pengusung," ujar Hasto di Taman Budaya Yogyakarta (TBY), Rabu (24/01/2024) malam.
Kata Hasto, Mahfud punya alasan kuat untuk mundur sebagai pembantu Jokowi. "Pada awalnya Prof Mahfud akan memberikan suatu keteladanan bahwa kita bisa meningkatkan kualitas demokrasi," tambah Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu.
Lantas, kapan Mahfud mundur? Hasto bilang, saat ini pihaknya sedang mencermati sejumlah hal. Khususnya yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Mengingat, Jokowi baru saja mengaku bahwa peraturan perundang-undangan tak melarang Presiden untuk memihak ataupun berkampanye pada Pilpres 2024.
"Kami mencermati hari-hari ke depan dan kemudian kami tetap berharap bahwa Pemilu ini harus menjadi peningkatan kualitas harapan rakyat untuk dapat diwujudkan oleh pemimpin," papar Hasto.
Seperti diketahui, Mahfud mengungkapkan rencananya untuk mundur sebagai menteri. Kata Mahfud, rencana itu sudah sejak lama dipikirkannya.

"Saya merencanakan mengundurkan diri sebenarnya sudah lama ketika akan mulai debat pertama," kata Mahfud, usai acara diskusi Tabrak Prof di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).
Kalau sudah tidak menjadi menteri, Mahfud merasa bisa lebih leluasa untuk membuka dan membaca data-data karena sudah tidak berada di pemerintahan.

Rencana Mahfud ini sudah mendapat restu dari Presiden Jokowi. Kepala Negara menghormati keputusan Mahfud tersebut. "Ya itu haknya (Pak Mahfud). Dan say menghormati," kata Jokowi di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Lantas apa plus-minusnya bila Mahfud mundur dari Menkopolhukam? Pengamat politik dari Universitas Airlangga, Prof Kacung Marijan, rencana Mahfud mundur dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) merupakan langkah positif. Apalagi dalam beberapa pernyataan terakhir, Mahfud sudah memposisikan diri berseberangan dengan pemerintah.
"Kalau melihat apa yang dikemukakan Pak Mahfud dalam debat, posisinya memang lebih berseberangan dengan Pemerintah. Dalam hal ini, keluar dari kabinet lebih baik," kata Kacung saat dihubungi Rakyat Merdeka, Kamis (25/1/2024).

Namun, partai politik pengusung pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud MD harus menerima risiko. Mengingat PDIP, PPP, Hanura dan Perindo merupakan parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Bahkan, ketiganya telah berkomitmen ingin melanjutkan program-program pemerintahan Jokowi.
"Kepercayaan publik ke Presiden masih sangat besar. Kalau tinggalkan kabinet, ceruk pemilih pendukung bisa lebih menjauh dari Ganjar-Mahfud," nilai Kacung.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyebut rencana Mahfud mundur kurang strategis bagi koalisi. Karena sumber daya yang selama ini dimiliki, walaupun sudah tereduksi semakin tereliminasi. "Apalagi bila Pilpres kelak dua putaran," ucap Agung.
Lagi pula, rencana Mahfud mundur sudah terlambat. Seyogyanya, Mahfud mundur setelah ditetapkan oleh KPU sebagai peserta Pilpres. "Artinya dalam konteks internal-eksternal lebih banyak buntungnya karena momentum politiknya sudah lewat," sebut Agung.
Namun, pengamat politik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad berpendapat bahwa Mahfud memang mesti mundur. Tujuannya untuk menghindari konflik kepentingan. "Itu contoh yang baik dari seorang pejabat yang sedang maju dalam pemilihan. Saya duga, respons publik akan positif pada keputusan itu," imbuh Saidiman.
Sementara itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasioal (TKN) Paslon 02, Nusron Wahid menegaskan Pemilu tidak akan terganggu cuma karena Mahfud mundur dari kabinet. Pasalnya, kerja Kemenko Polhukam dalam memonitor kampanye Pemilu bukan Mahfud seorang.

Insya Allah pemerintahan Pak Jokowi tetap berjalan dengan baik dan normal di tengah situasi suasana Pemilu," sebut Nusron, dalam keterangan persnya, Kamis (25/1/2024).
Kendati demikian, Nusron menghormati apapun keputusan yang akan diambil Mahfud. Lagi pula, sampai saat ini Mahfud masih menjabat Menko Polhukam. Belum resmi pamit. "Kita hormati apapun pilihan politiknya Pak Mahfud," beber politisi Golkar itu.
Sedangkan Co-Captain Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Sudirman Said mendukung rencana Mahfud. Bahkan, Sudirman juga mendorong Capres-Cawapres lain yang masih menjabat sebagai menteri untuk mengundurkan diri.

"Kalau saja seluruh menteri yang calonkan diri dan terlibat dalam kampanye mengundurkan diri, itu praktik yang sangat baik," nilai pria yang akrab disapa Dirman.
Menyoal Cawapres 01, Muhaimin Iskandar yang masih menjabat sebagai wakil ketua DPR, Dirman beranggapan tupoksi pejabat legislatif berbeda dengan eksekutif. "Bukan karena saya membela Cak Imin. Ada beda tugas eksekutif dan tugas legislatif," tandas mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu.
Jabatan eksekutif yang diemban Mahfud ataupun Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan merupakan pejabat yang bisa mengeksekusi program Pemerintah. Namun, tekan Dirman, Cak Imin yang menduduki jabatan legislatif tak bisa melakukan itu.
"Kita tidak pernah membicarakan Pak Muhaimin mundur dari posisinya sebagai wakil ketua DPR. Namun yang ada di eksekutif memang akan menjadi praktik bernegara yang baik apabila beliau-beliau melepas," pungkas dia.