M Farhan: Banyak Masyarakat Yang Belum Tau Kinerja DPR, Dikira Cuma Rebutan Kursi

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan mengakui banyak masyarakat tidak mengetahui kinerja yang telah ditorehkan para anggota dewan. Sehingga banyak masyarakat beropini, jika kerja dewan hanya memperebutkan kursi lima tahun sekali.
Farhan mengatakan, saat ini ada diksi bernada sinis dari khalayak masyarakat kepada dewan, bahwa menjadi anggota DPR sangat nikmat. Saking enaknya, 570 anggota dewan yang duduk di DPR rela berta­rung habis-habisan demi mem­pertahankan kursi dewan yang saat ini didudukinya.

Ini pula yang menurutnya, membuat banyak anggota DPR jelang masa pencoblosan 14 Februari nanti khawatir, opini masyarakat terhadap DPR men­jadi sangat buruk. Hal ini lantaran masyarakat menganggap kerja para anggota dewan hanya mem­perebutkan kursi habis-habisan.

“Saking seringnya disindir seperti itu, akhirnya saya setiap kali datang ke tempat acara, di­kasih kursi (oleh panitia), ‘Pak silakan duduk,’, saya bilang, ‘nggak usah, saya sudah punya kursi di Senayan, hehe,” kela­kar Farhan dalam sebuah acara diskusi di Gedung Parlemen, Jakarta, belum lama ini.

Untuk itu, dia mengajak para koleganya di DPR maupun para karyawan di Kesetjenan DPR untuk menilik kembali perjalanan parlemen selama 4 tahun ini merupakan bagian dari keterbukaan DPR. Bahwa DPR merupakan lembaga politik yang tidak lepas dari fungsi yang sangat penting yaitu legislasi.

“Saya agak sulit menjawab ketika ada pertanyaan (dari media), ‘Pak, kenapa pemba­hasan revisi Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) itu segitu tertutupnya?’. Bingung juga saya menjelaskan­nya. Karena rasanya sih setiap kali sidang selalu terbuka,” ungkapnya.

Bahkan sidang-sidang DPR tersebut, ungkap politisi Fraksi Nasdem ini, dapat diakses lang­sung di TV Parlemen. Walau dia tidak memungkiri, TV dan Media Sosial DPR ini kerap kali mendapat kritikan tajam, tidak hanya dari anggota dewan, tapi juga dari Pimpinan DPR lantaran dianggap tidak menarik. “Tetapi saya berkeyakinan, sesuatu yang benar tidak harus menarik. Yang penting benar,” ujarnya.

Farhan berpandangan, baik TV Parlemen maupun lembaga penyiaran publik lainnya, ha­rus menjadi verifikator terakhir. Sebab, TV swasta dan media-media online lainnya yang di­miliki perusahaan swasta lebih mementingkan headline yang lebih menarik, konten yang kon­troversial, atau yang lebih dike­nal dengan sebutan clickbait. Karenanya, Lembaga Penyiaran Publik seperti Radio Republik Indonesia (RRI), TVRI, TV Parlemen, dan Lembaga Kan­tor Berita Nasional (LKBN) Antara harus menjadi verifikator terakhir. “Karena empat lembaga ini, kalau nggak benar, kita sikat rame-rame loh,” tegasnya.

Makanya, sambung dia, si­dang-sidang yang dilaksanakan oleh dewan, sudah dapat di­saksikan melalui TV Parlemen secara live. Hal itu dimaksudkan agar masyarakat bisa memantau langsung proses persidangan atau kerja-kerja dewan. “Kita bisa melihat suatu sidang di TV Parlemen secara live, agar orang tahu (juga) bahwa yang namanya rapat di DPR itu membosankan­nya setengah mati,” ujarnya.

Farhan mengatakan, merupakan hal yang wajar jika para anggota dewan ingin menjadikan DPR sebagai lembaga yang populer di mata masyarakat. Namun popu­laritas itu tentunya harus sejalan dengan kebenaran. Sebab pada akhirnya, hanya popularitas dan kebenaran yang akan meningkatkan citra DPR di masyarakat.

“Sehingga yang namanya lembaga DPR ini, kalau dihitung indeks kepercayaan masyara­katnya, ya jangan nomor buncit deh). Nomor 3 kek (teratas), kan keren tuh. Karena 570 anggota DPR ini adaah 570 orang yang dipercaya oleh DPT (Daftar Pe­milih Tetap) seluruh Indonesia. (Tapi) Masa lembaganya tidak bisa dipercaya,” bilangnya.