Bicara Netralitas Dan Kecurangan, JK Makin Keras

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) makin ke sini makin keras menyampaikan kritiknya terhadap pemerintah. Kali ini, JK bicara soal netralitas dan potensi kecurangan di Pilpres 2024. JK mengingatkan kepada pihak yang berkuasa untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan.
Kritikan itu disampaikan JK saat menghadiri konferensi pers “Para Tokoh Bangsa demi Perubahan untuk Kemajuan Bangsa” di Hotel Ambhara, Jakarta, Kamis (1/2/2024). Selain JK, sejumlah tokoh nasional hadir. Di antaranya, Din Syamsuddin, Prof. Dr. Ryaas Rasyid, Rochmat Wahab, hingga Letjen TNI (Purn) Fachrul Razi.
“Masalah kami, khawatir ada pihak yang merampas suara rakyat. Yang mau dirampas suara rakyat, maka rakyat harus melawan dengan cara mengawasi pemilu itu,” kata JK di acara tersebut.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjalankan tugasnya dengan baik. Karena, hanya Bawaslu yang mampu menjaga agar Pemilu berjalan sesuai khittahnya.

Kendati demikian, JK berharap semua pihak juga tidak menyerahkan semuanya ke Bawaslu. Masyarakat juga harus memiliki andil mensukseskan Pemilu 2024.

“Tentu kita tidak sendiri karena pengawas pemilu itu ada Bawaslu. Kita harus berdiri bersama mereka, supaya mereka punya taring,” pesan JK.
Salah satu andil yang bisa dilakukan masyarakat adalah segera melapor ketika melihat dugaan kecurangan dalam bentuk apapun pada Pemilu 2024. “Kita harus punya kemampuan, sebuah gerakan yang menjadi mata dan telinga Bawaslu. Kita mendukung Bawaslu supaya mereka punya kekuatan,” imbuh JK.
Begitu juga ketika masyarakat dapat intimidasi. Rakyat tidak boleh takut, dan harus segera bertindak. “Jadi kalau ada rakyat diancam, ada yang harus melapor ke Bawaslu agar mereka mengambil tindakan. Di samping itu, biarlah mereka bertarung (capres-cawapres) di kampanye dan debat,” kata JK.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) lantas menyoroti beberapa survei elektabilitas Capres-Cawapres yang dianggap tidak menunjukkan data sebenarnya. “Jangan lihat survei itu. Lihat di Madura, Makassar, langsung di lapangan. Itulah suara masyarakat sebetul-betulnya,” cetus JK.
Soal netralitas juga disinggung Fachrul Razi. Eks Menteri Agama juga pensiunan jendera ini mengaku khawatir terhadal netralitas TNI di Pemilu 2024. Meskipun sejauh ini, Fachrul mengaku belum melihat secara langsung bentuk keberpihakan TNI dalam Pemilu 2024.

Kita tahu Angkatan Darat bersentuhan langsung dengan Pemilu. Makanya saya ingatkan, jangan sampai tidak adanya kepercayaan rakyat lagi kepada Angkatan Darat,” kata Fachrul.
Di tempat yang sama, Din Syamsuddin ikut mengecam ketidaknetralan yang dinilai ditunjukkan terang-terangan oleh Presiden Jokowi dan sejumlah menteri jelang pilpres. Berkaitan hal ini, Din menyuarakan gerakan pemilu jujur dan adil bersama sejumlah tokoh lintas agama, aktivis, dan purnawirawan TNI, Kamis (1/2).

Di tempat terpisah, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan, TNI tetap netral dalam Pemilu. Terlepas dari segala tudingan yang diucapkan sejumlah pihak. Bahkan, TNI akan tetap netral, sekalipun Presiden Joko Widodo memutuskan berkampanye atau tidak.

Di tempat terpisah, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan, TNI tetap netral dalam Pemilu. Terlepas dari segala tudingan yang diucapkan sejumlah pihak. Bahkan, TNI akan tetap netral, sekalipun Presiden Joko Widodo memutuskan berkampanye atau tidak.

Sama seperti ASN, Bawaslu juga diingatkan untuk bersikap netral. “Kita di Komisi II sudah me-warning (memperingatkan, red) kepada Bawaslu agar berani menegakkan aturan. Dalam hal ini, Bawaslu harus punya integritas yang tinggi dan mereka tidak boleh berpihak,” katanya.

Politikus PAN itu mengaku telah mendapatkan informasi mengenai dugaan sejumlah kepala daerah memobilisasi ASN untuk memilih salah satu pasangan calon (paslon) dan partai politik (parpol) tertentu di pesta demokrasi. “Mudah-mudahan Bawaslu dan KPU punya keberanian untuk menegakkan aturan-aturan itu,” harapnya.
Selain itu, Guspardi juga berharap Bawaslu tidak melakukan tebang pilih termasuk dalam penertiban alat peraga kampanye (APK). “Penyelenggara pemilu jangan pernah melihat partai dan calonnya, kalau memang ada pelanggaran yang dilakukan, misalnya alat peraga tidak sesuai pada tempatnya, maka harus ditertibkan,” pungkasnya.